SuaraBanten.id - Nama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes) Yandri Susanto terseret dalam gugatan sengketa yang dilayangkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serang Nomor Urut 1 Andika Hazrumy-Nanang Supriatna ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Dalam gugatannya itu, tim kuasa hukum Andhika Hazrumy-Nanang Supriatna mendalilkan keterlibatan Yandri Susanto dalam kontestasi Pemilihan Bupati Serang 2024 untuk memenangkan pasangan Ratu Rachmatu Zakiyah - Najib Hamas.
Seperti diketahui, Ratu Zakiyah merupakan istri dari Yandri Susanto. Ia bersama Najib Hamas berhasil memperoleh suara terbanyak pada Pilkada Serang lalu.
Pemohon mendalilkan Pilbup Kabupaten Serang yang diduga terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Bahkan, Yandri Susanto dituding memanfaatkan jabatannya sebagai Menteri Desa untuk mengakomodir perangkat desa guna memenangkan sang istri.
Baca Juga:Yandri Susanto Sebut 53 Ribu Desa di Indonesia Rawan Bencana
"Yandri Susanto saat menjadi Menteri Desa melakukan kegiatan kunjungan kerja kementerian ke beberapa wilayah yang ada di Kabupaten Serang untuk mempengaruhi guna memenangkan istrinya," kata kuasa hukum pemohon, Deni Ismail Pamungkas, di Ruang Sidang Panel 3, Gedung MK I, Jakarta, Kamis (9/1/2025), dikutip dari laman MK.
Menanggapi hal itu, Yandri Susanto membantah tuduhan yang dilayangkan terhadap dirinya. Pasalnya, ia mengaku hanya sekedar memenuhi undangan dari Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Serang.
"Saya bukan mengumpulkan kepala desa, saya diundang memberikan arahan supaya di Banten ini tidak ada lagi korupsi, biar pembangunan bagus. Jadi itu salah, salah kutip dan salah arah menurut saya," kata Yandri ditemui di Pendopo Gubernur Banten, Jumat (10/1/2025).
"Jadi bukan saya mengumpulkan tapi saya diundang," sambung Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menambahkan pernyataannya.
Saat disinggung terkait penggunaan kop surat kementerian saat mengundang para kepala desa di acara haul Ibunda, Yandri menyebut hal itu sudah mendapat keputusan tidak adanya unsur pelanggaran Pilkada oleh bawaslu.
Baca Juga:Ratu Zakiyah-Najib Hamas Jadi Pemenang Pilkada Serang, Zaenudin Minta Semua Pihak Bersatu
"Kemudian kalau haul itu sudah diputuskan, tidak ada sama sekali pelanggaran kampanye. Jadi yang mereka sampaikan itu halu semuanya, tidak sesuai fakta," ujarnya.
- 1
- 2
