- Sebanyak 72.893 peserta BPJS PBI Kota Tangerang yang didanai pusat terancam nonaktif, memicu desakan DPRD kepada Pemkot.
- DPRD mendesak Pemkot Tangerang segera mengalihkan pembiayaan peserta terdampak ke PBI daerah tanpa membebani warga.
- Pemkot Tangerang dinilai mampu mengalihkan pembiayaan sebab telah mengalokasikan anggaran APBD untuk ratusan ribu peserta.
SuaraBanten.id - Sebuah isu krusial mengenai pelayanan kesehatan warga kembali mencuat di Kota Tangerang, Banten.
Sebanyak 72.893 peserta segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang selama ini dibiayai oleh pemerintah pusat, kini terancam dinonaktifkan atau sudah dinonaktifkan massal.
Kondisi ini membuat DPRD Kota Tangerang mendesak Dinas Kesehatan untuk segera mengalihkan pembiayaan mereka agar ditanggung oleh Pemerintah Kota Tangerang, demi menjaga akses kesehatan bagi warga.
Anggota DPRD Kota Tangerang, Teja Kusuma menyatakan, Pemkot tidak boleh hanya menunggu kebijakan pusat.
Baca Juga:Sulis Jadi Simbol Perempuan Muslim Berdaya Fatayat NU
Ia juga mendesak agar proses pengalihan tersebut tidak berbelit dan tanpa membebani warga dengan urusan administratif tambahan. Baginya, jaminan kesehatan warga adalah yang utama.
Teja Kusuma menegaskan, persoalan ini bukan sekadar masalah administratif, melainkan menyangkut nyawa dan keselamatan masyarakat.
Bahkan, pihaknya mulai menerima laporan warga sejak terjadinya penonaktifan massal peserta PBI yang bersumber dari pembaruan data nasional.
Aduan datang dari berbagai wilayah di Kota Tangerang, terutama dari warga yang selama ini bergantung penuh pada BPJS PBI untuk berobat.
“Laporan itu bukan satu dua. Banyak warga mengadu karena baru tahu kepesertaan nonaktif saat hendak berobat. Ada yang harus menunda pengobatan, bahkan ada yang terpaksa pulang tanpa layanan,” katanya, dilansir dari Antara, Minggu 8 Februari 2026.
Baca Juga:Liburan Asyik Dekat Jakarta! 4 Rekomendasi Wisata di Kota Tangerang dan Tangerang Selatan
Ia menegaskan, secara prinsip anggaran daerah harus berpihak pada pemenuhan hak dasar rakyat, terutama kesehatan.
Keterlambatan mengambil keputusan tentu kata dia akan berujung pada penderitaan warga.
“Kalau sampai ada warga yang sakit parah atau meninggal karena akses kesehatannya terhambat, itu bukan lagi kesalahan sistem, tapi "kelalaian kebijakan pemimpin," ujarnya keras.
Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang, Andri Permana, memastikan bahwa Kota Tangerang memiliki kemampuan anggaran yang cukup untuk mengalihkan pembiayaan peserta BPJS PBI yang dinonaktifkan dari APBN ke APBD.
Ia mengungkapkan, Pemkot Kota Tangerang di tahun ini telah menyiapkan anggaran untuk program itu periode Januari hingga Oktober 2026 untuk menanggung ratusan ribu peserta.
“Pemkot Tangerang sudah menyiapkan slot anggaran untuk membiayai hingga sekitar 437 ribu peserta BPJS yang dibiayai melalui APBD,” jelasnya.
Dari total sekitar 74 ribu warga Kota Tangerang yang tercatat sebagai penerima BPJS PBI APBN, lebih dari 72 ribu di antaranya berpotensi terdampak penonaktifan.
