- Kepala BKKBN, Wihaji, mengunjungi Cilegon pada 5 Februari 2026 untuk memperkuat Tim Pendamping Keluarga (TPK) terkait program MBG.
- TPK kini resmi bertugas menjadi ujung tombak pendistribusian program Makan Bergizi Gratis (MBG) sesuai perintah Presiden baru.
- Cilegon dinilai lebih maju karena infrastruktur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sudah banyak tersedia untuk MBG.
SuaraBanten.id - Menteri Kependudukan dan Pembangunan atau Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Wihaji menyambangi Kota Cilegon, Kamis 5 Februari 2026. Lawatannya ke Kota yang berada di ujung barat Pulau Jawa itu dilakukan untuk memperkuat Tim Pendamping Keluarga (TPK).
Diketahui, TPK merupakan tim yang nantinya bakal menyalurkan Makan Bergizi Gratis atau MBG untuk ibu hamil, ibu menyusui hingga balita non PAUD (3B). Kunjungan kali ini mengungkap Cilegon selangkah lebih maju dan menyiapkan program tersebut sebelum instruksi resmi disampaikan.
Dalam kunjungannya, Wihaji menjelaskan, kunjungannya merupakan bagian dari tur nasional untuk melakukan penguatan terhadap hampir 600 ribu TPK di seluruh Indonesia.
"Kenapa perlu dikumpulkan, ada beberapa penguatan. Karena kita mendapatkan perintah baru dari bapak Presiden (Prabowo Subianto). Sehingga kedatangan saya di sini untuk menjelaskan Perpres baru Nomor 115 pasal 47 kita yang mempunyai tim pendamping keluarga diminta untuk mendiskusikan program MBG khusus ibu hamil, ibu menyusui dan balita non Paud," kata Wihaji kepada awak media, Kamis 5 Februari 2026.
Baca Juga:56 Warga Terdampak, KLH Dalami Dampak Korosif Paparan Asam Nitrat di Cilegon
Kata Wihaji, TPK yang selama ini fokus pada pendampingan keluarga, kini resmi menjadi ujung tombak pendistribusian program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Kata dia, saat daerah lain di Indonesia masih dalam tahap pendataan atau bahkan percobaan, ia justru mendapatkan laporan yang impresif dari Wali Kota Cilegon, Robinsar.
Infrastruktur kunci untuk distribusi MBG, yaitu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau 'dapur gizi', ternyata sudah banyak tersedia di Kota Baja.
"Dari distribusi itu pak ko ada yang belum dapat. Karena memang belum ada yang dapat dari SPPG ya, adanya memang lagi pendataan, dan ada juga yang lagi percobaan,” kata Wihaji, merujuk pada kondisi umum di daerah lain.
Khusus di Kota Cilegon, berdasarkan hasil laporan Wali Kota Cilegon, Robinsar, saat ini sudah ada sekitar 30 lebih SPPG diharapkan salah satunya dapat digunakan untuk MBG.
Baca Juga:Jalankan Intruksi Prabowo, Ratusan Masyarakat Cilegon Dicek Kesehatan Gratis
Kesiapan infrastruktur ini menempatkan Cilegon di posisi terdepan, siap untuk langsung 'tancap gas' menjalankan program prioritas nasional ini begitu arahan teknisnya final.
