PSU Sedot Dana Penanganan Bencana, Bupati Serang Berharap Bantuan BNPB

SuaraBanten.id - Pemkab Serang akan menetapkan kondisi tanggap darurat bencana imbas banjir dan longsor yang terjadi di Serang. Penetapan status tersebut dilakukan agar Pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dapat memberi bantuan di tengah keterbatasan anggaran.

Status tanggap darurat bencana itu dilakukan lantaran dana tidak terduga yang kerap digunakan untuk penanganan bencana sebagian dipakai untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengatakan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah melaporkan dan berkomunikasi dengan BNPB agar segera menetapkan situasi darurat dengan surat bupati.

"Penetapan situasi ini juga membantu pemerintah daerah di tengah keterbatasan anggaran, agar pusat melalui BNPB juga bisa turut membantu," katanya dikutip dari ANTARA, Kamis (13/3/2025).

Baca Juga: Diduga Tak Netral, Ratu Tatu Chasanah Dilaporkan ke Bawaslu Banten

Tatu memaparkan, dana tidak terduga yang biasanya untuk menangani bencana kini dialihkan untuk membiayai PSU, karenanya Pemkab Serang membutuhkan bantuan anggaran dari pusat.

"Sebagian besar dana tidak terduga itu dipakai untuk membiayai PSU, jadi sekarang tinggal sedikit," ungkapnya.

Sementara itu, Plt Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Serang, Haryadi mengungkapkan, kini status Kabupaten Serang berada pada status siaga bencana dan berdasarkan hasil konsultasi dengan BPBD Provinsi Banten dan BNPB, pihaknya diminta untuk meningkatkan statusnya menjadi tanggap darurat.

"Karena kalau status siaga, BNPB belum memprioritaskan untuk bantuan-bantuan. Kalau sudah statusnya tanggap darurat, BNPB kemungkinan besar akan memberikan bantuan terkait dengan pascabencana," tuturnya.

Namun, pihaknya belum bisa memastikan bantuan yang diberikan berupa keuangan atau material. Pada dasarnya, ia bakal membuat permohonan kepada BNPB dengan dasar Kabupaten Serang di tingkatkan statusnya menjadi tanggap darurat bencana.

Baca Juga: Tok! Pemkab Serang Anggarkan Rp50,6 Miliar untuk Pemungutan Suara Ulang

Kata dia, ada dua kecamatan yang terdampak paling parah akibat bencana banjir serta longsor yakni Kecamatan Padarincang dan Cinangka.

Selain itu, ada beberapa fasilitas umum yang mengalami kerusakan, seperti jalan, jembatan hingga bangunan.

"Untuk bantuan sementara sedang dikerjakan melalui Dinas PUPR karena harus dengan alat berat. Berdasarkan ramalan cuaca dari BMKG, cuaca ekstrem ini masih terjadi hingga akhir Maret," pungkasnya.