- Ratusan mahasiswa Lebak berunjuk rasa pada Senin (3/3/2026) di depan Kantor Bupati untuk evaluasi satu tahun kepemimpinan bupati.
- Aksi sempat memanas karena bupati tidak menemui massa, mahasiswa membakar ban dan mendorong aparat keamanan.
- Mahasiswa menuntut transparansi berbagai program dan menyoroti 14 poin kegagalan kepemimpinan bupati saat ini.
SuaraBanten.id - Dinamika politik lokal di Kabupaten Lebak, Banten, memanas. Dalam rangka refleksi satu tahun kepemimpinan Bupati Lebak, Moch. Hasbi Asyidiki Jayabaya ratusan mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa Senin (3/3/2026).
Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Lebak (AML) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Lebak.
Massa aksi berasal dari sejumlah organisasi mahasiswa besar, di antaranya Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Himpunan Mahasiswa Islam, HMI MPO, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, dan KUMALA.
Situasi aksi sempat memanas lantaran Moch. Hasbi Asyidiki Jayabaya tidak kunjung menemui massa. Sejumlah peserta aksi membakar ban bekas, terlibat aksi saling dorong dengan aparat keamanan, bahkan sempat menaiki pagar Pendopo Bupati untuk melakukan penyisiran guna memastikan keberadaan bupati.
Baca Juga:Proyek Rehab Rumah Dinas Bupati Lebak Senilai Rp2 Miliar Disorot, Akademisi: Haruskah Sekarang?
Koordinator aksi, Musail Waedurat, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk evaluasi atas kinerja kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Lebak selama satu tahun terakhir.
Menurutnya, masih banyak program yang belum direalisasikan secara optimal, khususnya di sektor pendidikan, penataan alun-alun, infrastruktur, serta pelayanan publik lainnya.
“Selama satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Lebak, masih banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Banyak janji kampanye yang belum diwujudkan. Karena itu, kami datang untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka dan memberikan rapor merah atas satu tahun kepemimpinan ini,” kata Musail dalam orasinya, dilansir dari Bantennews -jaringan Suara.com.
Ia mengungkapkan, terdapat 14 poin tuntutan yang dibawa mahasiswa sebagai bahan evaluasi. Di antaranya mendesak transparansi dugaan permainan tender rehabilitasi Alun-alun Rangkasbitung yang menelan anggaran Rp4,9 miliar, pengusutan dugaan pungutan pada peringatan Hari Kesehatan Nasional sebesar Rp50 ribu per tenaga kesehatan dan Rp2–5 juta per lembaga, serta audit Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) agar tepat sasaran.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti ketimpangan akses pendidikan antara desa dan perkotaan, pengelolaan Pasar Semi Rangkasbitung, audit anggaran penataan pujasera dan pembangunan toilet senilai Rp1,3 miliar, penertiban truk pasir yang beroperasi di luar jam ketentuan, hingga klarifikasi belanja pakaian dinas kepala daerah dan pejabat eselon II yang disebut mencapai lebih dari Rp350 juta.
Baca Juga:Mahasiswa Nyambi Jadi Mucikari di Tangerang, Eksploitasi Gadis 17 Tahun
“Kami hari ini secara tegas memberikan rapor merah kepada Bupati dan Wakil Bupati. Satu tahun bukan waktu yang singkat. Seharusnya sudah mampu membaca arah kebijakan dan membuktikan keberpihakan kepada rakyat,” tegasnya.
