“Jika memang ada pembayaran seperti materai dan lain sebagainya kasih tahu masyarakat, jangan sampai masyarakat dibodohi. Kalau memang untuk pembuatan itu membutuhkan tenaga, kami juga paham untuk memberi sekadar dan itu ikhlas,” ucapnya.
Ia menceritakan bahwa dirinya pernah membuat adminduk tetapi tidak melalui pihak desa. Kemudian ia seperti dikerjai karena awalnya diminta untuk mendatangi petugas desa, lalu dari situ ia diminta mendatangi Disdukcapil yang berada di Kota Serang.
“Meskipun saya tidak tahu tempatnya dimana, akhirnya saya sampai di kantor Disdukcapil hanya untuk mendapatkan verifikasi nomor KK yang katanya salah satu digit. Saya kembali lagi ke desa, dan baru bisa diproses,” katanya.
Ia menyayangkan sikap petugas desa yang menurutnya hal tersebut bisa diselesaikan dengan menggunakan fasilitas teknologi yang disebut-sebut sudah canggih. Padahal kata dia, bisa saja pihak desa menelpon pihak Disdukcapil untuk memverifikasi, hingga masyarakat tidak disulitkan untuk kesana kemari hanya untuk mendapatkan verifikasi.
Baca Juga:Alhamdulillah Banten Jadi Zona Kuning Virus Corona, Risiko Rendah
Uah, salah satu petugas Desa Ciomas Kecamatan Padarincang mengakui ada biaya untuk mengurus aminduk. Menurutnya hal itu sah karena yang mengurus adalah pihak desa.
“Kalau di saya, iya bayar karena untuk mengganti uang transport. Tapi kalau kenal sama orang Disdukcapil mah, silakan aja datang kesana, gak ada urusan sama saya. kalau bapak kenal mah. Ngapain nanya minta ngurus ke saya,” ucapnya.
Menanggapi hal tersebut Sekretaris Disdukcapil Kabupaten Serang Jajang Kusmara menyatakan, warga itu salah untuk mengurus Adminduk. Seharusnya warga tidak datang ke kantor desa tapi ke UPT setempat.
“Siapa suruh urus ke desa….kan tempatnya di UPT, Itulah yang namanya salah alamat pengurusan Om,” ujar Jajang Kusmara melalui pesan WhatsApp.
Baca Juga:Prihatin, Pria di Pandeglang Sudah 2 Bulan Tinggal di Kandang Kambing
