Kasus TPA Cipeucang Naik Penyidikan: KLH Panggil Wali Kota Tangsel, Sanksi Berat Menanti?

SuaraBanten.id - Isu pengelolaan sampah di wilayah penyangga ibu kota kembali menjadi sorotan nasional. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengambil langkah tegas dengan meningkatkan status penanganan kasus Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang di Serpong, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Banten.

Insiden longsornya gunungan sampah yang terjadi berulang kali hingga menyebabkan pencemaran lingkungan parah, kini tidak lagi sekadar dalam tahap penyelidikan awal. Kasus ini resmi naik status menjadi penyidikan, yang mengindikasikan adanya dugaan kuat pelanggaran tindak pidana lingkungan.

Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan keseriusan pemerintah pusat dalam menangani krisis ekologi ini.

"Ya, sekarang kan sudah ditingkatkan. Sebenarnya TPA Cipeucang itu sudah masuk di dalam penyidikan kita," kata Menteri Hanif, Rabu (26/11/2025).

Peningkatan status ke tahap penyidikan bukanlah gertakan sambal. Hal ini membawa konsekuensi hukum yang serius bagi para pemangku kebijakan setempat.

Tim Penegakan Hukum (Gakkum) KLH tengah menimbang langkah strategis antara penerapan sanksi administratif atau langsung pada penindakan pidana.

Fakta mengejutkan terungkap bahwa orang nomor satu di Tangerang Selatan pun tidak luput dari proses hukum ini.

"Pokoknya segera kita akan tidak lanjut ya. Bahkan, Wali Kota Tangsel juga telah dipanggil dan diperiksa, itu kan sudah penyidikan," ungkap Hanif.

Saat ini, proses penyidikan fokus pada dua aspek krusial, yakni identifikasi pelanggaran dan pemrosesan saksi-saksi administrasi.

Baca Juga: Polisi Buru Motif SA Tega Habisi Nyawa Danu dan Bungkus Mayatnya dengan Plastik di Cikupa

"Jadi sekarang kita sedang timbang apakah kita akan mengakhiri saksi administrasi, kemudian melanjutkan dalam sisi hukumnya," tambahnya.

Keputusan final mengenai nasib pengelolaan TPA Cipeucang akan segera ditentukan oleh tim penyidik setelah mempertimbangkan seluruh bukti dan keterangan saksi.

"Namun kita memang beriringan dengan sanksi administrasi, sehingga kita dahulukan sanksi administrasi," kata dia.