Aktivis Cilegon: Operasi Senyap Dasco Selamatkan Warga Periuk dari Penggusuran

SuaraBanten.id - Isu konflik agraria yang melibatkan masyarakat kecil kembali menjadi sorotan tajam di tingkat nasional. Kali ini, suara lantang menyuarakan keadilan datang dari Kota Cilegon, Banten.

Aktivis sosial politik, Nicho Silalahi, secara terbuka menyoroti dinamika sengketa lahan yang terjadi di Lapak Kampung Periuk, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Jombang.

Kasus ini menarik perhatian publik bukan hanya karena ancaman penggusuran yang menghantui warga, tetapi juga karena adanya intervensi tingkat tinggi dari Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.

Langkah strategis pimpinan parlemen tersebut dinilai menjadi benteng terakhir bagi warga yang mayoritas berprofesi sebagai pemulung, pedagang kaki lima, dan buruh harian lepas.

Selama berbulan-bulan, warga yang mendiami lahan seluas kurang lebih 11 hektare—yang dulunya merupakan area kuburan China—hidup dalam kecemasan.

Namun, situasi mulai berubah ketika Dasco Ahmad turun tangan.

Menurut Nicho, langkah yang diambil oleh Dasco merupakan sebuah tindakan konkret yang langsung menyentuh akar permasalahan di lapangan.

“Mereka yang merasakan operasi senyap Bang Dasco, tahu mengucapkan terima kasih. Sejak Bang Dasco turun tangan, mereka mendapatkan kedamaian kembali,” ujar Nicho, Selasa (25/11/2025).

Kejanggalan Sertifikat dan Aroma Mafia Tanah

Baca Juga: Kendalikan KLB Campak, Cakupan ORI Kota Cilegon Lampaui Target Nasional

Nicho Silalahi menyoroti sisi legalitas yang mendadak muncul di atas lahan, yang telah diduduki warga selama puluhan tahun.

Sorotan utama tertuju pada kemunculan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diduga baru diterbitkan pada tahun 2024.

Padahal, berdasarkan penelusuran dan kesaksian di lapangan, warga telah bermukim di lokasi tersebut dalam rentang waktu 20 hingga 40 tahun.

Selama periode panjang itu, kehidupan berjalan damai tanpa ada pihak yang mengklaim kepemilikan, hingga akhirnya sertifikat tersebut muncul secara tiba-tiba.

Keanehan ini memicu dugaan kuat adanya praktik mafia tanah yang terorganisir.

“Terasa janggal. Konflik agraria ini muncul sejak Hotel Aston dibangun di lahan eks kuburan China, dan sertifikat SHM baru muncul tahun ini. Patut kita duga ada mafia tanah bermain,” tegasnya.

Nicho menambahkan, indikasi keterlibatan mafia tanah semakin kuat mengingat nilai ekonomis lahan tersebut yang sangat fantastis.

Dengan lokasi yang strategis di Kota Cilegon, estimasi harga tanah di area tersebut berkisar antara Rp10 juta hingga Rp25 juta per meter persegi.

Jika dikalkulasikan dengan luas area 11 hektare, nilai aset yang diperebutkan bisa menembus angka triliunan rupiah.

“Itulah kenapa lahannya jadi rebutan. Ada uang besar yang sedang diincar para mafia tanah beserta kaki tangannya,” kata Nicho.

Kondisi ini menempatkan warga yang hidup pas-pasan sebagai korban paling rentan dalam permainan spekulasi properti dan bisnis skala besar.

Tanpa perlindungan hukum dan politik yang kuat, mereka berpotensi tersingkir dari ruang hidup yang sudah mereka tempati puluhan tahun.

Solusi Strategis: Kembalikan ke Negara

Tidak hanya melontarkan kritik, Nicho Silalahi juga menyodorkan solusi taktis yang berpotensi menguntungkan tata kota Cilegon dalam jangka panjang.

Ia mengusulkan agar lahan bekas kuburan China tersebut dikembalikan kepada negara untuk kepentingan fasilitas pemerintahan.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sejumlah kantor instansi vital di Kota Cilegon saat ini masih menumpang di atas lahan milik PT Krakatau Steel.

Nicho menilai, momen sengketa ini bisa menjadi titik balik untuk memperkuat aset pemerintah daerah.

“Sebaiknya lahan itu digunakan untuk kantor pemerintahan. Selama ini banyak gedung pemerintahan justru menumpang."