Minta Jatah Proyek CAA Rp5 T Tanpa Lelang, Ketua Kadin Cilegon Digarap Penyidik

SuaraBanten.id - Ketua Kamar Dagang Industri atau Kadin Cilegon, Muhammad Salim dipangil Polda Banten pada Kamis, 15 Aril 2025. Pemanggilan tersebut buntut video viral Kadin Cilegon minta jatah proyek Rp5 T tanpa lelang.

Video viral yang beredar di medsos terkait Kadin Cilegon minta jatah proyek Rp5 T tanpa ada lelang pun menyita perhatian publik hingga dilakukan pemeriksaan oleh Polda Banten.

Dalam video viral yang beredar, Kadin Cilegon juga ditemani sejumlah Organisasi Masyarakat (Ormas) seperti, HIPPI Kota Cilegon, HIPMI Baja, GAPENSI, HNSI. Mereka meminta jatah proyek kepada kontraktor pembangunan PT Chandra Asri Alkali (CAA) yakni China Chengda Engineering Co.

Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Didik Hariyanto membenarkan penyidik Ditreskrimum Polda Banten telah memanggil Muhammad Salim. Namun menurutnya, proses pemanggilan dilakukan masih sebatas permintaan keterangan.

Baca Juga: Investasi CAA Jalan Terus, Wali Kota Cilegon Pastikan Pelaku Nakal Ditindak

"Benar hari ini (Kamis) dimintai keterangan (Ketua Kadin Kota Cilegon)," kata Didik kepada Suara.com melalui sambungan telepon, Kamis 16 Mei 2025.

Tak hanya Ketua Kadin Kota Cilegon, Polda Banten juga akan melakukan memanggil sejumlah pihak lain yang terlibat dalam proses audiensi antara pengusaha lokal dengan Chengda Engineering Co beberapa waktu lalu.

Meski begitu, Didik masih enggan membeberkan siapa saja nama-nama yang akan dipanggil dalam kasus permintaan proyek tanpa lelang senilai Rp5 triliun tersebut.

"Masih rangkaian Penyelidikan, nanti setelah semuanya diminta keterangan baru nanti akan ada unsur tindak pidananya atau tidak," ujarnya.

Sementara itu, Abah Salim enggan memberi keterangan apapun soal pemeriksaan Polda Banten terhadap dirinya. Saat ditemui awak media, Ketua Kadin Cilegon enggan memberi keterangan dan hanya mengangkat tangan lalu meninggalkan wartawan.

Baca Juga: Kisruh Kadin Cilegon Minta Jatah Proyek Rp5 T Tanpa Lelang, BKPM Serahkan Kasus Diproses Hukum

Wali Kota Cilegon Dipanggil BKPM