Investasi CAA Jalan Terus, Wali Kota Cilegon Pastikan Pelaku Nakal Ditindak

SuaraBanten.id - Wali Kota Cilegon, Robinsar menegaskan jajaran Pemkot Cilegon jika mempersulit investasi yang masuk. Hal tersebut diungkapkan usai ramai Kadin Cilegon minta jatah proyek Rp5 T tanpa lelang.

Robinsar memastikan takan pandang bulu jika lurah, camat, ataupun kepala OPD atau organisasi parangkat daerah mempersulit investasi di Cilegon. Ia memastikan proses hukum kisruh Kadin Cilegon Mintra Proyek Rp5 T akan diproses hukum di Polda Banten.

Wali Kota Cilegon mewanti-wanti jajaran pegawai di bawah kepemimpinannya usai ramai kabar Kadin Cilegon minta jatah proyek Rp5 T tanpa ada lelang kepada Chengda Engineering Co, kontraktor utama pembangunan Chandra Asri Alkali (CAA).

Seperti diketahui, Robinsar baru saja memenuhi panggilan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk mengklarifikasi kisruh Kadin Cilegon minta jatah proyek Rp5 T tanpa lelang, Rabu 14 Mei 2025 kemarin.

Baca Juga: Kisruh Kadin Cilegon Minta Jatah Proyek Rp5 T Tanpa Lelang, BKPM Serahkan Kasus Diproses Hukum

Sehari setelah memenuhi panggilan BKPM, Robinsar pun mewanti-wanti pegawai kelurahan, kecamatan hingga OPD untuk tidak mempersulit investasi di Kota Cilegon.

Hal tersebut menyusul insiden Kadin Cilegon minta jatah proyek Rp5 T tanpa lelang kepada Chengda Engineering Co, kontraktor utama pembangunan Chandra Asri Alkali (CAA).

Robinsar juga meminta masyarakat harus bersama-sama menjaga investasi di Kota Cilegon. Tak hanya di OPD Pemkot Cilegon, tapi seluruh lapisan masyarakat harus bersama-sama menjaga iklim investasi.

"Saya sering menyampaikan kepada investor, industri. Bapak Ibu kalau memang ada kesulitan yang berkaitan dengan kami pemerintah Kota Cilegon sampaikan kepada kami," katanya meminta industri melapor kepadanya jika ada masalah, Kamis 15 Mei 2025.

Politisi Partai Golkar itu juga menegaskan bakal menindak tegas jika jajaran pegawai Pemkot Cilegon baik di tingkat kelurahan, kecamatan hingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempersulit investasi.

Baca Juga: Wagub Banten Murka! Sebut Pengusaha Lokal Minta Jatah Proyek Rp5 Triliun Seperti Preman

"Apabila ada OPD-OPD kami yang nakal, yang mempersulit akses bapak ibu, perizinan bapak ibu, sampaikan kepada kami, kami akan mengawal, kami akan tindak tegas yang mempersulit bapak ibu," papar Robinsar.