SuaraBanten.id - Sebuah usulan radikal yang berpotensi merombak total struktur anggaran Pemerintah Provinsi Banten digulirkan dalam rapat krusial. Anggota Fraksi PAN DPRD Banten, Dede Rohana Putra mengusulkan pemotongan Tunjangan Kinerja (Tukin) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Banten hingga 50 persen.
Pemangkasan Tukin ASN Banten ini bukan sekadar efisiensi biasa, melainkan manuver strategis untuk merealokasikan dana fantastis yang diperkirakan mencapai Rp500 miliar ke program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti perbaikan jalan, sekolah gratis, dan jaminan kesehatan.
Usulan ini dilontarkan Dede Rohana dalam forum resmi rapat finalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Provinsi Banten pada Rabu, 3 September 2025, menandakan keseriusan Fraksi PAN mendorong perubahan fundamental pada postur belanja daerah.
"Pada rapat finalisasi APBD perubahan 2025, saya Dede Rohana Putra dari fraksi PAN meminta untuk efisiensi anggaran tunjangan kinerja di TAPD semuanya supaya dilakukan efisiensi secara proporsional minimal 10 persen maksimal 50 persen" kata Dede Rohana kepada awak media.
Baca Juga:Kawal 'Pajak Alat Berat' di Banten, Dede Rohana Bayar Duluan, Dorong Pengusaha Lain Ikut Patuh!
Menurut Dede, usulan pemangkasan ini didasari oleh dua argumen kuat: kondisi anggaran yang tidak sehat dan kebutuhan untuk menunjukkan empati di tengah kesulitan ekonomi masyarakat.
Ia menyoroti besaran anggaran Tukin yang dinilai sudah melampaui batas kewajaran dan bahkan telah menjadi sorotan pemerintah pusat.
"Karena angkanya cukup besar, sekitar Rp1 triliun lebih. Bahkan secara keseluruhan itu melebihi 30 persen dan ini juga sudah menjadi catatan dari pemerintah pusat," papar alumni magister politik Universitas Nasional tersebut.
Lebih jauh, pria yang akrab disapa "Dewan Viral" ini menegaskan bahwa kebijakan ini adalah bentuk respons terhadap realitas sosial.
Di tengah kondisi ekonomi global yang sulit, daya beli masyarakat yang menurun, serta kritik publik terhadap kinerja pejabat, langkah efisiensi ini menjadi krusial.
Baca Juga:'Tangan Besi' Wagub Banten, Janjikan Kesejahteraan, tapi Ancam Pecat PPPK yang Berani Demo
"Masyarakat perlu empati, kita harus membuktikan kebijakan anggaran kita benar-benar memihak pada kepentingan masyarakat, salah satunya dengan mengurangi biaya belanja pegawai di ganti dengan belanja yant manfaatnya langsung dirasakan masyarakat," kata Dede Rohana.
Dari Tukin ASN ke Program Kerakyatan
Dede Rohana secara gamblang memaparkan ke mana dana hasil pemotongan tersebut akan dialirkan. Jika usulan pemangkasan 50 persen berhasil, Pemprov Banten akan memiliki ruang fiskal baru sekitar Rp 500 miliar yang bisa langsung dieksekusi untuk program prioritas.
"Misalnya program unggulan pak Gubernur program bangun jalan Bang Andra, itu kita tingkatkan jumlahnya, ada lagi ketahanan pangan kita tambahkan lagi anggarannya, sekolah gratis kita tambahkan lagi anggaran nya," jelas Dede.
Selain itu, ia menyoroti isu mendesak lainnya, yaitu jaminan kesehatan. Anggaran tersebut, menurutnya, juga bisa "Untuk mengcover BPJS yang 250 ribu tercoret dari BPJS yang ditanggung pemerintah pusat," papar Wakil ketua Komisi III DPRD Provinsi Banten itu.
Meskipun usulan ini mendapat perhatian luas, Dede mengakui bahwa implementasinya di APBD Perubahan 2025 menghadapi kendala teknis dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). "Akan tetapi TAPD-nya yang tidak bisa melakukan pada pembahasan APBD perubahan ini," jelasnya.
