Namun, ia menegaskan bahwa pertarungan ini belum berakhir. Fraksi PAN akan terus mengawal dan mendorong agar usulan ini menjadi agenda utama dalam pembahasan APBD Murni tahun berikutnya.
"Kalau tidak bisa kita akan dorong, kita akan kawal agar di APBD murni ke depan tukin bisa kita pangkas 50 persen," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa logika di balik pemotongan belanja pegawai ini juga didasari oleh realitas ekonomi daerah. Di saat kondisi ekonomi sedang sulit, mengandalkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah hal yang berat.
"Kalo kondisi sedang baik pasti pendapatan meningkat, tapi kalo kondisi sedang tidak baik maka target pendapatan PAD sulit tercapai," pungasnya, menegaskan bahwa efisiensi adalah jalan paling logis untuk saat ini.
Baca Juga:Kawal 'Pajak Alat Berat' di Banten, Dede Rohana Bayar Duluan, Dorong Pengusaha Lain Ikut Patuh!
