Untuk mengantisipasi terjadinya pungli dalam program pembebasan pokok dan/atau sanksi pajak kendaraan bermotor, Andra Soni telah melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian untuk menurunkan Tim Saber Pungli di masing-masing Kantor UPT Samsat.
"Tadi saya sudah bicara dengan Kepolisian terkait dengan saber pungli. Harapan Kita kesadaran bahwa selama masih ada pungli dan calo itu, artinya kita belum memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat," papar Andra Soni.
Andra Soni juga bakal melakukan evaluasi kinerja untuk setiap pegawai Pemprov Banten di masing-masing kantor Samsat.
"Saya ingin mengevaluasi kinerja masing-masing Samsat, artinya sudah kita kasih kebijakan. Kalau kerjanya tidak maksimal berarti mereka tidak layak di sana," pungkasnya.
Baca Juga:Satu Hari Pembebasan Tunggakan Pajak dan Denda di Banten, PAD Capai Rp15 Miliar
Sebelumnya diberitakan, Warga Kota Serang mengeluhkan masih maraknya praktik pungutan liar (pungli) balik nama kendaraan bermotor, khususnya roda dua.
Wardi, warga Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang mengaku diminta uang Rp1,25 juta oleh oknum petugas di UPT Samsat Kota Serang.
"Petugasnya langsung menawarkan, ‘kalau mau dibantu ada uang tambahan jadi total Rp1.250.000’," kata Wardi melalui sambungan telpon, Kamis (10/4/2025) lalu.
Sementara itu, Sumiati warga Curug Kota Serang mengaku diminta Rp5 juta untuk balik nama kendaraan roda empat. Ia mengatakan akan migrasi data kendaraan dari Petir, Kabupaten Serang ke Kota Serang.
"Mintanya Rp5 juta. Itu terima beres katanya. Tadi udah nanya dulu. Tapi ya itu bilangnya kalau mau dibantu segitu," ungkapnya.
Baca Juga:Hari Pertama Pembebasan Tunggakan Pajak dan Denda di Samsat Cikande, Petugas Kurang Persiapan
Untuk warga Provinsi Banten yang ingin memanfaatkan program rileksasi pajak yuk simak selangkapnya soal apa saja yang diberlakukan dalam program tersebut.
