SuaraBanten.id - Salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Provinsi Banten yakni Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) tampaknya memiliki pandangan tersendiri soal kualialitas demokrasi di era kepemimpinan Presiden Jokowi atau Joko Widodo.
Di tengah sederet kampus ternama seperti, Universitas Indonesia (UI), Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia (UII), dan Universitas Islam Negeri atau UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang kerap disebut UIN Jakarta mempertanyakan kualitas demokrasi pada Pemilu 2024 ini.
Untirta malah mempunyai pandangan jauh berbeda dari sederet kampus ternama di atas yang meminta Presiden Jokowi, aparat hingga penyelenggara pemilu netral. Rektor Untirta Fatah Sulaiman malah menyebut kualitas demokrasi di era kepemimpinan Jokowi berkualitas.
Baca Juga:
Guru Besar UIN Jakarta Desak Presiden Netral, Singgung Potensi Reformasi 98 Terulang
UI, UGM dan UIN Ramai-ramai Buat Petisi untuk Jokowi, Untirta Malah Sebut Demokrasi Berkualitas
Reaksi Presiden Jokowi Setelah Diganjar Petisi UGM, UII, dan UI
"Jauh lebih berkualitas (demokrasi-red) dibanding periode-periode sebelumnya. Tentu memang ada dinamika yang harus diperbaiki," kata Rektor Untirta Fatah Sulaiman dalam pernyataan sikap Untirta dikutip dari Bantennews (Jaringan SuaraBanten.id), Selasa (6/2/2024).
Rektor Untirta didampingi para dekan dari tiap fakultas menjabarkan poin-poin pernyataan sikap yang telah disepakati Untirta menyikapi demokrasi saat ini.
Poin Satu, Untirta berkomitmen mendukung proses demokrasi baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus. Fatah pun mendukung proses Pemilu 2024 yang berintegritas, jujur, dan adil demi keutuhan NKRI.
Poin Kedua, Untirta mengajak para kaum cendikia untuk menjadi pencerah untuk masyarakat agar terciptanya proses Pemilu 2024 yang berintegritas. Rektor Untirta juga menghargai tiap hak konstitusional individu untuk menentukan pilihannya.
Ketiga, Rektor Untirta menyebutkan bahwa para akademisi harus dapat menjadi teladan bagi masyarakat dalam menjaga proses demokrasi yang mendasari kehidupan berbangsa.
"Yang terakhir, memasuki masa tenang, dihimbau kepada civitas akademika Untirta dan seluruh elemen masyarakat, agar bergotong royong menjaga ketertiban dan keamanan dalam sikap, ucapan, pikiran, dan tindakan," ucap Fatah.
Fatah menegaskan sikap posisi Untirta tidak dalam konteks mendukung atau tidak mendukung kebijakan pemerintah.
Menurutnya, saat ini proses demokrasi dinilai sudah berkembang, ia memutuskan untuk menyukseskan proses demokrasi dengan tertib, sehingga siapapun pemimpin yang terpilih nantinya akan didukung penuh oleh Untirta.
"Kita merasakan proses pembangunan dari waktu ke waktu bahwa Indonesia memiliki kemajuan secara signifikan. Sehingga saya bersama keluarga besar Untirta berharap siapapun pemimpinnya nanti dapat melanjutkan proses pembangunan ini," ujar Fatah.
Sebelumnya, sejumlah kampus ternama mempertanyakan kualitas demokrasi dan mendesak presiden, aparat dan penyelenggara pemilu netral dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
Seperti diketahui, civitas academica Universitas Indonesia (UI) mengeluarkan petisi yang menyatakan terdapat indikasi demokrasi yang terkoyak pada Jumat (2/2/2024) lalu.
Dalam petisinya civitas academika UI, mereka menyebut "Negeri kami tampak kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam perebutan kuasa, nihil etika, menggerus keluhuran budaya serta kesejatian bangsa."
Petisi terhadap Jokowi juga sebelumnya dilancarkan civitas academica Univesitas Gadjah Mada atau UGM Yogyakarta.
Kritik yang disebut 'Petisi Bulaksumur', para ilmuan mengkritik Presiden Jokowi yang dianggap melakukan sejumlah tindakan menyimpang dari prinsip demokrasi, kerakyatan serta keadilan sosial.
Kemudian, Universitas Islam Indonesia (UII) membuat petisi terhadap Jokowi. mereka menilai terdapat kemunduran demokrasi melalui tingkah laku serta kebijakan Presiden Jokowi menjelang Pilpres 2024.
Untuk di Provinsi Banten sendiri, UIN Syarif Hidayatullah di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten juga membuat "Seruan Ciputat".
Dalam proses "Seruan Ciputat" tersebut Guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Saiful Mujani menyebut sumber disintergritas demokrasi berada pada Presiden.
