SuaraBanten.id - Penganggaran sepeda listrik sebesar Rp38 miliar untuk Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW) di Kabupaten Pandeglang, Banten untuk 2023 mendatang dianggap kurang tepat. Hal tersebut diungkapkan oleh beberapa anggota DPRD Kabupaten Pandeglang.
Sejumlah fraksi menilai penganggaran sepada listrik oleh Bupati Pandeglang Irna Narulita dinilai kurang tepat di tengah kondisi Pandeglang masih memiliki segudang masalah kebutuhan dasar.
Diketahui, ada 4 fraksi yang menolak tentang perencanaan pembelian sepeda listrik untuk RT/RW yakni Fraksi Gerindra, Fraksi Golkar, Fraksi PKB dan Fraksi PPP saat rapat paripurna.
Terkait hal tersebut, Ketua Fraksi Partai Gerindra Erin Fabiana mengatakan, pihaknya sebetulnya mendukung Bupati Pandeglang untuk memberikan perhatian terhadap RT/RW. Menurutnya, menaikan insentif RT/RW lebih memiliki asas manfaat lebih ketimbang memberikan sepeda listrik.
"Kalau ini kan urgensinya belum tepat karena PR kita masih banyak di kabupaten pandeglang terutama soal infrastruktur soal kesehatan jadi lebih prioritas," kata Erin saat dikonfirmasi, Kamis (11/8/2022).
Kata dia, kondisi geografis Pandeglang didominasi wilayah pegunungan dan masih banyak infrastruk jalan masih buruk sehingga kurang tepat untuk penggunaan sepeda listrik.
"Kondisi infrastruktur belum mantap betul kalau mau perhatian seharusnya sepeda motor, cuma anggaran kita bisa habis tidak bisa bangun jalan," ujarnya.
Ketua Fraksi PPP DPRD Kabupaten Pandeglang, Yadi Rusmiyadi mengungkapkan, penggunaan sepeda listrik untuk operasional RT/RW tidak akan efektif. Sebab, mayoritas infrastrur jalan di wilayah Pandeglang terutama di daerah selatan rusak parah, sehingga sepeda listrik tidak akan terpakai.
"Apalagi di kampung yang hanya mengandalkan dana desa itu banyak rusak pasti jadi pajangan (sepeda)," katanya.
Menurut Yadi, anggaran tersebut akan lebih baik untuk penambahan insentif RT/RW. Selama ini, garda terdepan pelayan masyarakat itu hanya diberikan insentif Rp50 ribu per bulan. Nilai tersebut dianggap tidak manusiawi.
"Itu pun kadang-kadang 3 bulan sekali pencairan sesuai kelancaran dana desa. Kalau RT/RW tunjungan standar dengan angka layak Rp300-400 ribu itu manusiawi juga karena mereka ujung tombak pemerintahan desa," ungkapnya.
Ia juga menawarkan penggunaan anggaran itu bisa juga diperuntukan untuk suntikan modal Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Pandeglang saja. Sebab, berdasarkan laporan yang diterimanya, setip tahun rumah sakit milik Pemkab Pandeglang itu merugi bahkan terancam kolaps.
"Sehingga pelayanan RS kurang baik seiring merugi dan tidak ada suntikan modal daerah," ujarnya.
Sebelumnya, Bupati Pandeglang Irna Narulita mengatakan, wacana pembelian sepeda listrik dinilai bukan penghamburan anggaran. sebab, hal tersebut untuk kepentingan masyarakat.
"38 miliar kecil bagi saya kalau bisa 100 miliar kasih dong simpul-simpul kami belum linmas. Mana linmas gak diperhatikan seragam kami juga sampe lecek begini. Bingung amat 38 miliar," kata Irna.
Dengan nada tinggi, Irna pun meminta wartawan untuk mengkroscek anggaran mana yang lebih boros. Dia menganggap anggaran sebesar Rp38 miliar ini tidak masuk kantong Bupati Pandeglang namun bentuk apresiasi RT/RW dalam menjalankan pemerintahan.
"RT RW se kabupaten pandeglang, ada afiliasi kuning, merah hijau dikira punya bupati saja," ujarnya.
Kontributor : Anwar Kusno
