SuaraBanten.id - Anggaran sebesar Rp38 miliar untuk pebelian sepeda listrik untuk Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) se-Kabupaten Pandeglang dianggap sangat kecil bagi Bupati Pandeglang Irna Narulita. Kata Irna, hal tersebut tidak sebanding dengan pengabdian mereka selama ini.
Menurut Irna, penghargaan bagi RT/RW tidak bisa diberikan setiap tahun. Karenanya, jika ada kesempatan memberikan hadiah maka Pemkab Pandeglang perlu memberikannya. Irna pun memandang pembelian sepeda listrik murni untuk kepentingan rakyat dan bukan untuk kepentingan pribadinya.
“Rp38 miliar kecil bagi saya kalau bisa Rp100 miliar kasih dong buat simpul-simpul kami. Bingung amat Rp38 miliar, mereka tiap hari bantu kita, yang sakit ketuk rumah RT, mau nganter yang sakit punya motor kaga, boro-boro punya, jangan mikirin,” jelasnya.
Selain RT/RW, Irna juga menganggap simpul lain seperti ibu-ibu kader, Linmas dan guru mengaji karena mereka dianggap telah berjasa membantu roda pemerintahan selama ini.
Baca Juga:Bengkel Motor Terbakar, 1 Orang Tewas
“Kata Linmas kami tidak diperhatikan seragam aja kami ga dikasih Ampe begini. Apa penghargaan untuk alim ulama dan guru ngaji yang punya majlis taklim, kami kasih sound sistem. Kader juga masa enggak dikasih handphone untuk koordinasi dengan bidan, untuk koordinasi dengan kepala puskemas," ungkapnya.
"Karena kalau gaji kami tidak bisa, tiap tahun kami ngasih kaya gini kami tidak bisa engga ada. Kalau satu saat kita harus apresiasi ya kita apresiasi, enggak ada itu kepentingan bupati,” imbuhnya.
Secara tegas, Irna menyebut selama ini ada kepentingan yang dianggap lebih menjadi pemborosan jika dibandingkan dengan pembelian sepeda listrik. Namun, saat ditanya terkait kepentingan yang dianggap pemborosan itu, dirinya enggan untuk berkomentar.
“Kalau mau dibandingkan pengeluaran cek dong yang mana yang lebih boros, kalau bupati kan enggak masuk kantong bupati sendiri. Kamu cek dong yang lebih boros yang mana, kami enggak ganggu anggaran legislatif ko, anggaran yang ada kami kelola sendiri kalau anggaran legislatif tetap full. Ini kepentingan kebutuhan APBD ini bukan punya legislatif, bukan juga punya eksekutif tapi punya kita berdua yang tujuannya untuk kepentingan rakyat,” tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, rapat paripurna yang digelar DPRD bersama Bupati Pandeglang tentang penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RPPAS) Tahun Anggaran 2023 meloloskan rencana pembelian sepeda listrik senilai Rp38 Miliar.
Baca Juga:15 Tahun Kota Serang, Mahasiswa Sebut Serang Belum Aman dari Kekerasan Seksual
Rencana tersebut lolos setelah beberapa fraksi mengadakan adu voting antara fraksi yang setuju dengan pembelian sepeda listrik dan fraksi yang tidak setuju. Setelah dilakukan voting, banyak fraksi yang menyetujui rencana tersebut dan akhirnya diputuskan masuk dalam rencana anggaran tahun 2023 mendatang.
Adapun fraksi yang menolak pengadaan sepeda listrik untuk RT/RW di antaranya, Fraksi Golkar, Gerindra, PKB dan Fraksi PPP. Sedangkan fraksi yang menyetujui untuk pengadaan sepeda listrik tersebut di antaranya, Fraksi Demokrat, PKS, PDIP, NasDem-Perindo dan Fraksi PAN-PBB.
