SuaraBanten.id - Mantan Wali Kota Cilegon, Tb Iman Ariyadi secara gamblang menyebut ada transaksional jual beli jabatan di Kepemerintahan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon, Helldy Agustian dan Sanuji Pentamarta.
Iman meminta anggota Dewan Fraksi Golkar harus mengkoreksi Kepala Daerah sebaik baiknya. Pernyataan Ketua Dewan Pertimbangan DPD Partai Golkar Kota Cilegon diungkapkan usai menghadiri acara pelantikan Partai Golkar Pengurus Kecamatan Citangkil dan Ciwandan di Kelurahan Banjarnegara, Kota Cilegon, Sabtu (4/6/2022).
"Ada jabatan transaksional, transaksional itu orang yang mau jadi lurah, jadi camat, jadi kepala dinas, mau jadi kepala bidang, mau jadi kepala seksi semuanya harus bayar dan setor," kata Iman Ariyadi dalam sambutannya, Sabtu (4/6/2022).
"Gimana orang ngabdi harus bayar? Saya berani ngomong begini, saya berani pertanggungjawabkan selama kepemimpinan saya, boleh dicek siapa kepala dinas yang bayar kepada saya, siapa sekretaris daerah yang bayar kepada saya, siapa lurah dan camat yang bayar kepada saya, acungkan tangan! Tidak ada yang bayar di zaman saya," sambungnya dengan lantang.
Baca Juga:Lawan Rans Cilegon FC, Arema FC Terapkan Penjualan Tiket Online
Kendati demikian, Iman merasa prihatin, pasalnya transaksional jual beli jabatan telah terjadi di kepemimpinan Helldy-Sanuji. Dimana, Helldy-Sanuji merupakan pemerintahan yang baru terpilih pada Pilkada 2020 lalu.
"Tapi saya sedih di zaman sekarang sudah terjadi jual beli jabatan untuk kepentingan jabatan itu sendiri, gimana orang mau ngabdi? kalo lurah disuruh bayar, camat disuruh bayar," terangnya.
Iman mengaku, tidak memiliki masalah sedikit pun untuk mengungkapkan hal tersebut. Pasalnya, kata Dia, informasi yang Ia miliki harus disampaikan kepada masyarakat agar bisa membedakan mana yang hak dan bathil.
"Saya ungkapkan semua, saya engga ada masalah. Mengungkapkan ini, informasi informasi saya sampaikan kepada masyarakat, supaya masyarakat bisa membuka mata, mana yang hak dan mana yang bathil," terangnya.
Ia juga meminta dengan tegas kepada Ketua DPRD Kota Cilegon, Isro Mi'roj dan anggota DPRD Fraksi Golkar untuk lantang berbicara demi kepentingan masyarakat.
"Saya ingatkan kepada Ketua Dewan, anggota Fraksi Golkar punya 10 kursi, harus berani di depan, lantang berbicara, mana yang merugikan kepentingan rakyat, Golkar berada di depan, kalo kepentingan rakyat tidak dipenuhi pemerintah daerah, Golkar berani menyatakan walkout dalam setiap sidang, tidak mengikuti persetujuan yang merugikan rakyat dan kepentingan masyarakat," jelasnya.
"Saya tidak rela, saya tidak ikhlas, saya putra daerah lahir di Cilegon, minum air di Cilegon, saya tidak rela kalo rakyat saya dibohongi oleh siapapun," ucapnya.
Iman juga menyampaikan, bahwa sebelum Helldy Agustian dilantik sebagai Wali Kota Cilegon, pernah ada pernyataan bahwa THL (Tenaga Harian Lepas) akan dikurangi. Namun, justru yang terjadi THL di Lingkungan Pemkot Cilegon semakin bertambah.
"Ini sedih dan ini informasi, silahkan nanti diteliti oleh anggota Dewan, saya sedih ada rekrutmen THL, sebelum dilantik jadi Wali Kota (Helldy) akan kurangi itu THL, tapi justru (setelah dilantik) ditambahi," ucapnya.
Menurut Iman, tidak menjadi soal jika memang tenaga kerja yang digunakan adalah masyarakat Cilegon. Namun, yang dipekerjakan justru dari luar Kota Cilegon, seperti Kabupaten Lebak dan Serang.
"Mohon maaf saya bukan primordialisme, darimana pun datangnya tapi Dia domisili di Kota Cilegon silahkan, Dia direkrut sebagai THL saya hormat kepada Helldy-Sanuji," ucapnya.
"Tetapi kalo orang diluar domisili Kota Cilegon, dari Serang dari Lebak segala macem direkrut itu namanya menghina masyarakat Cilegon, engga percaya? silahkan diperiksa! saya ngomong bisa dipertanggungjawabkan," sambungnya dengan tegas.
Bahkan, Iman juga mendapatkan informasi bahwa orang dari luar Kota Cilegon yang bekerja menjadi THL di Pemkot Cilegon telah melalui transaksional atau suap.
"Ada yang bisikin, bayar itumah. Wah, bukan urusan saya! Ada kepolisian ada kejaksaan, dicek aja. Khawatirnya bayar, inimah dari serang bayar Rp50 juta yaudah engga apa apa dari serang juga, begitu. Inimah dewan tugasnya, saya hanya mendapatkan informasi," tuturnya.
Tak hanya soal transaksional jabatan, Iman juga turut menyoroti realisasi janji politik pasangan Helldy-Sanuji. Dimana, Ia meminta kepada anggota DPRD Kota Cilegon Fraksi Golkar untuk menuntut Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon guna merealisasikan janji politiknya.
"Jangan melakukan sembarangan janji janji politik di tengah masyarakat kalo tidak mampu melaksanakan itu di tengah tengah masyarakat," jelasnya.
"Bukan malah ngebecandain rakyat dengan KCS, pemilahan daerah dibagiin KCS (Kartu Cilegon Sejahtera) Rp 25 juta lagi Covid-19, mudah mudahan iya 25 juta," singgungnya.
"Saya ingatkan, saya tegaskan, kalo tidak mau dikritik jangan jadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota, berhenti," tegas Iman.
Karena menurutnya, jabatan publik adalah jabatan yang dikritik, jika memang baik akan didukung. Tapi, jika ada kekeliruan yang justru merugikan masyarakat, pihaknya akan terus mengkritik.
"Janji politik Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon akan menyerap tenaga kerja sebanyak 25 ribu, berarti 5 ribu pertahun. Tapi terungkap saat diskusi, penyerapan tenaga kerjanya hanya 500 kalo tidak salah, yang lainnya hanya melakukan magang," ucapnya.
Lanjut Iman, termasuk soal APBD dimana telah terdapat Silva pada tahun anggaran 2021 sebanyak Rp 500 Miliar. Sedangkan, kata Dia, masih terdapat infrastruktur yang belum diperbaiki di Kota Cilegon.
"Ada istilah Silva, Silva itu sisa anggaran yang tidak terpakai, sisa anggaran tahun kemarin Rp 500 Miliar. Engga kepake uangnya, coba bayangkan? sementara jalan masih banyak yang rusak, kemungkinan tahun ini pun akan sama mencapai Rp 500 Miliar," ucap Iman.
"Kalo itu kembali terjadi saya minta Ketua DPRD, anggota Fraksi Golkar Walkout tidak mengikuti rapat anggaran paripurna yang akan datang, dosa! duit Rp 500 Miliar engga dipake buat apa, ini yang saya sikapi," tegasnya.
Iman mengaku, hanya mengingatkan kepada pemerintahan Helldy-Sanuji yang terpilih menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk dapat merealisasikan janji politiknya.
"Kalo merealisasikan janji politiknya, KCS Rp25 Juta diberikan pada masyarakat, kami akan dukung itu. Tapi, kalo tidak. Selamanya sampai akhir masa jabatan Helldy-Sanuji saya akan tagih janji politik itu untuk kepentingan rakyat," tutupnya.
Kontributor : Firasat Nikmatullah
