SuaraBanten.id - Beredar sebuah surat palsu yang mencatut nama dan tanda tangan Gubernur Banten Wahidin Halim dengan tujuan meminta sumbangan ke sejumlah lembaga dan perusahaan yang ada di Provinsi Banten.
Dalam surat itu tertulis, Pemprov Banten meminta kepada para perusahaan untuk mentransfer uang bantuan guna pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di Provinsi Banten. Sebab, dana yang dialokasikan di APBD Provinsi Banten mengalami kekurangan.
Meski demikian, terdapat kejanggalan dalam surat palsu tersebut. Terlihat dari indeks penomoran surat yang tidak sesuai dengan tata kelola administrasi yang berlaku, serta menjimplak penomoran surat dari salah satu OPD.
Selain itu, kepalsuan surat justru diperparah dari pencantuman no rekening salah satu Bank atas nama Juwita. Bahkan dalam surat palsu itujuga tertulis, bagi yang sudah melakukan transfer untuk mengirimkan bukti melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten.
Baca Juga:Catut Nama Wayan Koster, Penipu Sebar Surat Permintaan Dana Pilkada 2020
Alih-alih nama Sekda Banten saat ini, Al-Muktabar yang disebut, dalam surat itu malah mencantumkan nama dan nomor handphone pemilik rekening, yakni Juwita dengan nomor 0853 4188 1753 serta email pribadi.
Menyikapi hal itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Banten, Eneng Nurcahyati menegaskan, jika surat yang beredar tersebut adalah palsu.
Bahkan diakui Eneng, pihaknya telah mendapat laporan terkait surat palsu tersebut dari salah satu perusahaan yang ada di Kota Cilegon.
Ia juga menyampaikan, kasus ini akan dilaporkan ke Polda Banten untuk segera melacak oknum yang tidak bertanggungjawab lantaran sudah mencatut nama dan tandatangan Gubernur Banten.
"Iya kita akan segera buat laporan ke Polda," ujarnya, Rabu (14/10/2020), melalui pesan whatsapp.
Baca Juga:Terbaring di RS Akibat Tumor, Foto Umi Pipik Disebar untuk Cari Sumbangan
Pihaknya mengimbau kepada seluruh masyarakat agar lebih berhati-hati dengan beragam modus penipuan. Terlebih dengan situasi para pegawai negeri maupun swasta yang saat ini banyak yang melaksanakan WFH.
"Sekarang pegawai negeri, swasta banyak yang WFH. Sehingga akan mudah dimanfaatkan pihak-pihak tidak bertanggungjawab, terutama mengacaukan informasi atau menyebarkan hoax. Jadi masyarakat lebih waspada dan hati-hati," tukasnya.
Kontributor : Sofyan Hadi
