Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Bacalon Positif COVID-19, KPU Banten Pastikan Tahapan Pemilu Tetap Jalan

M Nurhadi Jum'at, 11 September 2020 | 13:31 WIB

Bacalon Positif COVID-19, KPU Banten Pastikan Tahapan Pemilu Tetap Jalan
Ilustrasi pemilu (123rf)

"Tidak ada penundaan tahapan karena rata-rata pilkada di Banten diikuti lebih dari satu pasangan,," kata Wahyul.

SuaraBanten.id - Meski ada salah satu bakal pasangan calon kepala daerah yang dinyatakan positif Covid-19, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banten pastikan tahapan Pilkada serentak 2020 di empat kabupaten/kota tetap berjalan sesuai dengan jadwal.

Sebelumnya dikabarkan, salah satu bakal calon (Balon) Walikota Cilegon, Ratu Ati Marliati dinyatakan positif COVID-19 oleh KPU Cilegon berdasarkan hasil swab-nya.

Ketua KPU Banten, Wahyul Furqon mengatakan, secara nasional terdapat 59 Bakal Pasangan (Bapaslon) yang positif Covid-19.

“Tapi aturan mainnya kita mengacu pada PKPU (Peraturam KPU) Nomor 10 Tahun 2020 tentang pilkada serentak dalam kondisi bencana non alam Covid-19," kata Wahyul, Kamis (10/9/2020).

"Tidak ada penundaan tahapan karena rata-rata pilkada di Banten diikuti lebih dari satu pasangan, Kota Cilegon empat pasang, Kota Tangerang Selatan tiga pasangan, Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang masing-masing dua pasangan,” sambungnya.

Perihal tahapan pemeriksaan kesehatan bagi bakal calon yang positif Covid-19, Wahyu menuturkan, hal itu sepenuhnya  diserahkan kepada tim kesehatan yang telah ditunjuk KPU kabupaten/kota.

“Kita percayakan pada tim yang telah ditunjuk,” ujar Wahyu, melansir Bantennews (jaringan Suara.com).

Sementara, pihaknya juga mengimbau kepada seluruh bapaslon agar menaati dan mengikuti protokol kesehatan.

“Hari ini kita melakukan kegiatan dengan Polda Banten dalam rangka mensosialisaikan kampanye yang aman di tengah pandemi Covid-19. Sejalan dengan itu kita juga berharap para bapaslon ikut mensosialisaikan pencegahan dengan menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Kita ingin pilkada (berjalan) aman, damai dan sehat,” ujarnya.

Ia juga menegaskan, pesta demokrasi lima tahunan bukanlah milik penyelenggara dalam hal ini KPU dan Bawaslu melainkan milik masyarakat.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait