Mal Pelayanan Publik Diresmikan, Bupati Irna Ngeluh Nggak Ada Mal Shopping

Tjahjo menjelaskan, sejak lima tahun terakhir Kemenpan RB terus mendampingi sejumlah daerah.

Chandra Iswinarno
Senin, 31 Agustus 2020 | 15:08 WIB
Mal Pelayanan Publik Diresmikan, Bupati Irna Ngeluh Nggak Ada Mal Shopping
Peresmian pelayanan publik di Kabupaten Pandeglang dilakukan oleh Menpan RB Tjahjo Kumolo dan Bupati Pandeglang Irna Narulita. [Suara.com/Saefulloh]

"Untuk meningkatkan pertumbuhan peningkatan kepedulian pada warga masyarakat tugas pemerintah daerah tadi harus memberikan pelayanan yang semakin cepat semakin efektif semakin transparan, mana-mana yang harus bayar bayarnya berapa kalau bisa selesai per jam," jelasnya.

Reformasi birokrasi sangat penting, tetapi tidak hanya dalam lingkup tata kelola pemerintah tetapi di seluruh instansi baik TNI, kepolisian kejaksaan, instansi terkait yang lain termasuk swasta yang ada dan BUMN dan BUMD.

Apalagi visi misi dengan empat skala prioritas Presiden Jokowi, salah satunya adalah yang berkaitan dengan reformasi birokrasi reformasi birokrasi.

"Ke depan reformasi birokrasi yang intinya bagaimana birokrasi yang panjang untuk mengambil keputusan itu diambil dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, pola fikir struktural dirubah menjadi pola pikir fungsional. Ini yang ingin kita memberi kesempatan pada teman-teman ASN untuk terus berprestasi," imbuhnya.

Baca Juga:Mal Pelayanan Publik Sidoarjo Dijadikan Ruang Isolasi, Muat 129 Pasien

Sementara, Bupati Pandeglang Irna Narulita mengatakan, MPP merupakan hasil tiruan dari daerah lain seperti Banyuwangi, Sumedang dan Bogor yang lebih dulu memiliki pusat layanan tersebut yang digarap sejak tahun 2019.

Irna mengklaim pendapatan daerah yang dimiliki Pandeglang terkecil di Banten, namun dirinya tetap berniat untuk memberikan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat.

"Fisikal kami, APBD kami memang sangat kecil Se-Provinsi Banten, tetapi niat baik untuk memberikan pelayanan rakyat dan masyarakat kami. Mal shopping memang belum ada, karena aksesibilitas belum ada, investor kurang banyak di sini. Tapi bagaimana niat kami pelayanan satu pintu yang juga jadi tujuan, visi misi tujuan bapak Jokowi," katanya.

Lantaran pendapatan daerah kecil sehingga Pemkab belum bisa mendirikan gedung baru, hanya memanfaatkan eks gedung Setda yang di sulap menjadi MPP.

Keberadaan kata ini bakal memperpendek alur birokrasi. Sebab sejak dilakukan uji coba selama tiga minggu MPP didatangi 200 pemohon setiap harinya.

Baca Juga:Kebakaran di Mal Pelayanan Publik Siola Surabaya, Pengunjung Panik

"Semoga pelayanan administrasi, perizinan, non perizinan bisa mempermudah dan memperpendek birokrasi, mempercepat pelayanan yang selama ini selalu banyak aduan dan kritikan masyarakat," katanya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini