Gubernur Banten Minta Maaf soal Kasus Pelecehan di SMAN 4 Serang, Akui 'Pengawasan Masih Lemah'

SuaraBanten.id - Di tengah peringatan Hari Anak Nasional 2025, sebuah ironi menyelimuti Banten. Gubernur Banten, Andra Soni, secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat atas kasus dugaan pelecehan seksual yang mencoreng dunia pendidikan di SMAN 4 Serang.

Langkah Gubernur Banten Minta maaf terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oknum guru SMAN 4 Serang bukan sekadar basa-basi, permintaan maaf itu juga disertai pengakuan jujur mengenai pengawasan masih lemah dan janji untuk melakukan evaluasi total.

Gubernur Banten minta maaf sebagai respons langsung dari pucuk pimpinan tertinggi di Provinsi Banten atas insiden pelecehan seksual di SMAN 4 Serang yang telah menimbulkan keresahan publik dan trauma bagi korban.

Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra Banten itu menegaskan rasa keprihatinan dan tanggung jawabnya sebagai orag nomor satu di Provinsi Banten.

"Saya sebagai Gubernur Banten sangat prihatin dan saya berjanji akan menindaklanjuti semua ini," kata Andra berjanji akan menindaklanjuti kasus pelecehan seksual itu.

Mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah atau DPRD Banten itu juga memastikan permintaan maafnya akan diikuti dengan langkah-langkah konkret dan tegas.

Ia telah menugaskan seluruh jajaran terkait, mulai dari Sekretaris Daerah, Inspektorat, hingga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banten, untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem yang ada.

"Kami pastikan akan melakukan upaya terbaik agar tidak ada lagi kejadian serupa," ujar Andra Soni.

Secara mengejutkan dan jujur, Gubernur Banten mengakui adanya kelemahan fundamental dalam sistem pengawasan di lingkungan pendidikan Banten selama ini.

Baca Juga: Tiga Oknum Guru SMAN 4 Serang Dinonaktifkan Buntut Pelecehan Seksual

Pengakuan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah Provinsi Banten serius untuk berbenah agar peristiwa pelecehan seksual itu tak kembali terulang.

"Kita akui, pengawasan kita masih lemah. Ini kenyataan yang harus kita terima dan perbaiki," ucapnya.

Andra juga menolak untuk berlindung di balik masa jabatannya yang baru dimulai. Ia menegaskan bahwa ini adalah tanggung jawab institusional yang harus diemban.
"Saya tidak bicara bahwa saya baru dilantik Februari lalu. Ini adalah tanggung jawab Provinsi Banten," katanya.

Untuk memastikan proses berjalan transparan, ia telah memanggil kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Plt Kepala Dinas Pendidikan.

Ia juga menekankan bahwa dirinya akan memonitor langsung penanganan kasus ini, termasuk bantuan psikologis dan hukum bagi korban.

"Saya monitor langsung. Informasi harus dilaporkan kepada saya setiap hari," ujarnya.