Hairul Alwan
Selasa, 15 Juli 2025 | 23:49 WIB
Puluhan guru sekolah swasta demo kebijakan penambahan rombongan belajar atau rombel yang menyebabkan puluhan sekolah swasta terancam tutup, selasa 15 Juli 2025. [ ANTARA/Desi Purnama Sari]

SuaraBanten.id - Di balik jeritan puluhan sekolah swasta di Kota Serang yang terancam gulung tikar akibat ribuan kursi kosong, terungkap tudingan serius yang mengarah pada Pemerintah Kota Serang.

Kebijakan penambahan rombongan belajar (rombel) di sekolah negeri tidak hanya dinilai sebagai praktik persaingan tidak sehat, tetapi juga dicurigai memiliki motif terselubung sebagai ajang "mencari proyek" dan dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap komitmen pemerataan siswa yang pernah ditandatangani bersama dengan sekolah swasta di Serang.

Kondisi kritis dunia pendidikan khususnya sekolah swasta di ibu kota Banten kini mencapai puncaknya. Sebanyak 2.415 kursi di 53 SMP swasta kosong melompong, sementara sembilan sekolah lainnya sudah lebih dulu menyerah dan menutup operasionalnya.

Ketua Forum Komunikasi Kepala Sekolah Swasta (FOKKS) Kota Serang, Deni Gumelar, menuding biang keladi dari situasi ini adalah kebijakan Pemkot Serang yang tak terkendali.

Namun, menurutnya, ini bukan lagi sekadar soal perebutan siswa. Deni menyiratkan adanya agenda lain di balik ngototnya pemerintah menambah kuota di sekolah negeri.

"Tetapi karena negerinya tadi, saya rasa bukan hanya desakan masyarakat, tetapi ini lebih kepada mencari proyek," pungkasnya dengan nada tegas.

Tudingan ini menjadi puncak kekecewaan para pengelola sekolah swasta, yang merasa telah dikhianati.

Deni mengungkapkan bahwa sebelumnya telah ada kesepakatan tertulis antara pihak sekolah swasta dengan pemerintah kota, yang salah satu poinnya adalah mengatur pemerataan siswa agar tidak terjadi penumpukan di sekolah negeri saja.

Namun, komitmen itu hanya tinggal di atas kertas.

Baca Juga: Korban Pelecehan Seksual SMAN 4 Serang Diduga Diteror Agar Cabut Laporan Polisi

"Tetapi di lapangan tidak berjalan, malah yang ada pelanggaran. Jadi kami ingin menegakkan itu, supaya komitmennya betul-betul dijalankan oleh wali kota," jelasnya.

Selain melanggar komitmen, janji-janji Wali Kota Serang terkait pemerataan siswa, Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda), hingga seragam gratis seolah menjadi angin lalu.

"Tetapi kalau tidak ada siswanya, untuk apa itu semua? Yang ada mungkin kami jadi pengangguran," keluh Deni.

Kini, sekitar 40 sekolah swasta lainnya berada di ambang jurang yang sama, membawa serta ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal bagi para guru dan staf.

Situasi ini disimbolkan dengan pakaian hitam putih yang dikenakan para guru, seolah menandakan mereka bersiap kembali menjadi pencari kerja.

"Kalau ini dibiarkan mungkin akan menjadi pengangguran yang banyak di sekolah swasta, yang akhirnya Kota Serang juga menjadi bertambah penganggurannya," katanya.

Load More