Kades Diduga Terima Huntap Tsunami Banten, Padahal Rumahnya Kokoh Berdiri

SuaraBanten.id - Daftar 32 calon penerima Hunian Tetap atau Huntap korban tsunami Banten di Desa Sukarame, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang menuai polemik. Hal itu lantaran nama kepala desa justru masuk daftar penerima, sementara warga lain yang menjadi korban tsunami justru tak mendapatkan huntap.

Warga Desa Sukarame kecewa, sebab saat bencana tsunami melanda, rumah sang kepala desa masih berdiri tegak dan hanya mengalami rusak ringan.

Hal itu dibuktikan dengan foto kondisi rumah kepala desa yang sempat diabadikan tak lama setelah bencana tsunami melanda daerah tersebut pada 22 Desember 2018 lalu. Dalam foto yang diperoleh suarabanten.id, terlihat rumah yang bercat putih masih berdiri kokoh. Di halaman ada terhadap seseorang yang tengah memainkan sangkar burung. Informasinya, orang tersebut tak lain adalah pemilik rumah atau kepala desa bernama Jaenal.

Relawan korban tsunami Carita Hasan Basri membenarkan foto tersebut. Usai bencana itu rumah kepala desa masih berdiri tegak dan dalam kondisi masih bagus serta dinilai tak masuk dalam kategori rumah rusak berat. Menurutnya, hanya bagian belakang rumah yang mengalami rusak, bangunannya pun bukan bagian dari rumah utama, melainkan bangunan untuk ternak semut kroto.

"Hasil di lapangan memang, dibilang terkena memang terkena (tsumani). Tapi kalau kondisi rumah itu masih berdiri tegak dan boleh dibilang itu masih bagus. Jadi tidak masuk dalam (kategori) rumah rusak berat. Ada kok bukti visualnya. Hasil dari pantauan itu menang yang di bagian belakang saja (yang rusak) dan itu diakui oleh pihak keluarga lurah itu rumah. Tapi masyarakat yang bilang itu bangunan itu diperuntukkan untuk sarang kroto," kata Hasan kepada Suarabanten.id, Kamis (2/7/2020).

Hasan juga mengaku sempat mendampingi tim verifikasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Pandeglang mengecek sejumlah rumah calon penerima Huntap dan rumah warga yang belum terdata, termasuk ke rumah kepala desa.

Tim verifikasi itu turun dari hasil audensi para korban tsunami dengan DPRD dan Bupati Pandeglang Irna Narulita. Sayang hasil verifikasi tersebut, warga tidak mendapatkan tembusan kembali hingga saat ini. Dalam audiensi itu, mereka mengeluhkan banyaknya korban tidak terdata sebagai penerima bantuan Huntap dan bantuan Jaminan Hidup (Jadup).

"Datang tim verifikasi ke rumah-rumah itu dan memang dari tim itu mengatakan bahwa jangan kan rusak, genting pun gak ada yang jatuh, itu untuk rumah kepala desa. Tim pun mengecek ke rumah yang tak terdata. Sempat kami tanyakan hasil dari verifikasi tersebut, mereka bilang sudah disampaikan ke bupati. Kami para relawan dan masyarakat hingga saat ini tidak dikasih tahu hasilnya seperti apa," ungkapnya.

Soal nama kepala desa atau anak kepala yang masuk menjadi calon penerima Huntap masih simpang siur, warga setempat menyebutnya nama anaknya yang tercatat. Namun informasi yang peroleh Suarabanten.id, tercatat nama Jaenal sebagai calon penerima Huntap.

Baca Juga: Korban Tsunami Banten Blokir Jalan, Proyek Huntap Bakal Molor dari Jadwal

Sementara upaya konfirmasi terus dilakukan Suarabanten.id kepada Kepala Desa Sukarame Jaenal. Ketika disambangi ke kantornya yang bersangkutan tidak ada di tempat, dihubungi beberapa kali melalui pesan singkat dan sambungan telepon masih belum ada respon.

Namun, Sekretaris Desa (Sekdes) Sukarame Sobri membenarkan data awal sebelum ada tim verifikasi untuk kedua kalinya, ada nama kepala desa masuk sebagai calon penerima huntap. Namun data terbaru ia mengaku belum mengetahuinya.

"Ia katanya (dapat). Belum (terima data terbaru) kan setelah verifikasi dari 35 penerima menjadi 32," kata Sobri.

Menurut dia, rumah kepala desanya juga ikut rusak di bagian belakang akibat tsunami yang disebabkan oleh erupsi Gunung Anak Krakatau. Namun Sobri tak bisa menilai kategori kerusakan yang dialami rumah kades tersebut.

"Kena yang belakang yang baru dibangun, ada material-materialnya juga dari rangka baja. Gak tahu kalau urusan (kategori kerusakan) saya tidak menilai karena ada tim khususnya," ujarnya.

Sobri juga mengaku tidak masuk dalam tim verifikasi, hanya menunjukkan rumah yang disurvei saja kepada tim verifikasi dari kabupaten. Sehingga ia tidak mengetahui rumah yang masuk dalam kategori rusak ringan, sedang maupun berat.