Korban Tsunami Banten Blokir Jalan, Kepala BPBD: Nggak Perlu Jadi Berita

SuaraBanten.id - Aksi blokir akses jalan menuju proyek pembangunan hunian tetap (huntap) korban Tsunami Banten di Kampung Cibenda, Desa Sukarame, Kecamatan Carita pada Selasa (30/6/2020) menjadi sorotan muspika setempat.

Apalagi, aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kekecewaan, adanya sejumlah korban yang seharusnya berhak menerima bantuan, malah tidak masuk dalam daftar penerima. Tak hanya itu, emosi warga pun makin memuncak setelah ada kabar yang mencantumkan nama anak kepala Desa Sukarame menjadi penerima Huntap.

Menanggapi hal tersebut, Camat Carita Marda menjelaskan, pihaknya belum bisa memastikan nama yang mendapatkan Huntap tersebut anak atau kepala desa itu sendiri.

"Pas ada pembangunan (huntap) di blokir jalan. Ada kecemburuan sosial, yang diajukan nggak dapat, cuman katanya yang dapat itu kepala desa. Saya juga belum lihat (data), cuman katanya keluarga lurah, nggak tahu anaknya, nggak tahu lurahnya yang dapat," kata Marda saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Rabu (1/7/2020).

Marda juga mengaku, tak mengetahui secara pasti mekanisme pengusulan nama-nama penerima Huntap. Dia beralasan, pengajuan nama tersebut diusulkan camat sebelum dirinya menjabat. Marda memperkirakan, ada sejumlah korban tsunami yang belakangan yang mengajukan bantuan ke bupati, namun data sebelumnya sudah terlanjur diusulkan ke pemerintah pusat.

"Mungkin itu pengajuan ke ibu, namanya juga pengajuan ini. Karena pengajuannya (penerima huntap) sudah dari awal, jadi urusan (pemerintah) pusat," ujarnya.

Sementara upaya konfirmasi terus dilakukan Suarabanten.id ke Kepala Desa Sukarame Jenal. Ketika dihubungi melalui pesan singkat dan sambungan telepon masih belum ada respon.

Sedangkan, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pandeglang Surya Dermawan mengklaim persoalan tersebut sudah diselesaikan pihak kecamatan, termasuk pemblokiran jalan menuju pembangunan huntap yang telah dibuka kembali.

"Sudah dirapatkan oleh Pak Camat, Alhamdulillah blokirannya sudah dibuka oleh masyarakat. Itu sebetulnya masyarakat kesal sama lurahnya," katanya.

Saat dikonfirmasi mengenai kabar tercantumnya nama anak lurah yang masuk dalam daftar penerima huntap, Surya mengaku tak mengetahui nama-nama calon penerimanya. Pun, dia juga mengaku baru menjabat sebagai kepala BPBD sehingga tidak mengikuti dari awal proses pengusulan tersebut.

Baca Juga: Nama Anak Kades Masuk Penerima Huntap, Korban Tsunami Banten Blokir Jalan

"Saya nggak tahu, karena saya terima data yang matang saja. Kan saya baru (menjabat) pendataan itu jauh sebelum saya. Jadi saya nggak hafal persis satu per satunya (calon penerima). Itu kan hasil verifikasi berulang nggak hanya satu pihak, nggak hanya dari desa, termasuk kecamatan, dinas sosial dan provinsi," ujarnya.

Di sisi lain, Surya menilai keluhan para korban Tsunami Banten yang tidak mendapatkan bantuan huntap tidak baik untuk diberitakan. Ia khawatir dari pemberitaan tersebut akan berdampak pada perhatian pemerintah pusat untuk mengucurkan bantuan keuangan kembali ke Kabupaten Pandeglang.

Dia bahkan menginginkan adanya kondusivitas pemberitaan miring mengenai para korban tsunami yang terjadi pada 2018 silam.

"Intinya masyarakat sudah kondusif, nggak perlu juga ditayangin ke koran nggak bagus, kenapa? Nantinya bantuan dari pusat itu nggak akan diturunkan lagi. Padahal, tahun depan ada bantuan lain-lain untuk menggerakkan ekonomi. Kalau hal itu menjadi berita ini akan mengurangi respek pusat. Sudah dipastikan di wilayahnya tersebut nggak bakal dapat bantuan ekonomi. Ya mangga (silahkan) saja kepada media untuk mengekspos. Padahal, bantuan dari pemerintah pusat itu lebih besar dari pada yang sekarang," bebernya.

Surya mengemukakan, jika pemerintah pusat mulai tidak respon bantuannya sulit dikucurkan. Padahal kata dia, ada sekitar Rp 300 miliar yang akan dikucurkan ke Pandeglang secara bertahap yang saat ini baru dikucurkan sekitar Rp 70 miliar.

"Karena permohonan kita itu total Rp 300 miliar lebih yang akan direalisasikan, dan secara bertahap baru Rp 70 miliar, baru seperempat itu kan program lima tahun. Kan sayang, kita nyari duit susah-susah di inihin sama, misalnya berita-berita nggak, maksud saya itu mah sampingan, bukan berita. Lagi pula sekarang sudah kondusif. Nggak perlu dinaikan menjadi berita," katanya.