- Kemenko PMK sedang menginvestigasi pengunduran diri 60.000 calon mahasiswa jalur SNBP yang diduga terkendala tingginya biaya pendidikan tinggi.
- Pemerintah akan mengadakan rapat koordinasi lintas sektor bersama Kemdiktisaintek dan MRPTNI untuk merumuskan langkah intervensi ekonomi yang tepat.
- Pemerintah menyarankan calon mahasiswa memilih perguruan tinggi inklusif dengan sistem fleksibel untuk mengatasi hambatan finansial dalam melanjutkan pendidikan.
SuaraBanten.id - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) tengah melakukan investigasi mendalam terkait isu pengunduran diri massal sekitar 60.000 calon mahasiswa pada jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).
Fenomena ini menjadi perhatian serius pemerintah karena diduga berkaitan erat dengan tingginya biaya pendidikan dan kendala ekonomi keluarga.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kemenko PMK, Ojat Darojat, menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin gegabah dalam mengambil kesimpulan dan memprioritaskan validasi data di lapangan.
Guna merumuskan langkah intervensi yang akurat, Kemenko PMK dijadwalkan segera menggelar rapat koordinasi (rakor) lintas sektor. Pertemuan ini akan melibatkan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) serta Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI).
Baca Juga:Aktivitas Galian Tanah di Desa Nanggung Kopo Dipantau Ketat Polisi
"Tentu kita harus lihat ini satu per satu datanya. Nanti akan ada rapat koordinasi lintas sektor, terutama dengan Dikti dan perangkat yang lebih banyak, termasuk MRPTNI," ujar Ojat Darojat di sela-sela Seminar Wisuda Universitas Terbuka (UT), Tangerang Selatan, Senin (29/6/2026).
Ojat menekankan bahwa visi utama pemerintah adalah memastikan keterbatasan finansial atau tingginya Uang Kuliah Tunggal (UKT) tidak menjadi penghalang bagi anak bangsa yang bertalenta untuk mengenyam pendidikan tinggi.
"Program pemerintah yang terpenting saat ini adalah bagaimana ketika ada anak-anak yang bagus, mereka jangan sampai terhambat kuliah gara-gara masalah ekonomi," tegasnya.
Sebagai solusi alternatif, Ojat menyarankan para calon mahasiswa untuk melirik Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang inklusif dan terjangkau, seperti Universitas Terbuka (UT), yang memiliki sistem pendidikan fleksibel bagi berbagai lapisan masyarakat.
Menanggapi polemik tersebut, Rektor UT Prof. Ali Muktiyanto memaparkan perspektif yang lebih luas mengenai kondisi pendidikan tinggi nasional.
Berdasarkan analisisnya, setiap tahun terdapat sekitar 1,2 juta hingga 1,3 juta lulusan SMA/sederajat yang gagal masuk ke perguruan tinggi.
Baca Juga:Sederhana dan Gemar Bercanda, Ini Sosok Mantan Wali Kota Serang Syafrudin di Mata Budi Rustandi
Penyebab kegagalan serapan ini sangat kompleks, mulai dari:
- Ketatnya persaingan seleksi akademik di PTN favorit.
- Kesalahan dalam memilih jurusan yang tidak sesuai minat/potensi.
- Tembok biaya ekonomi yang sulit ditembus oleh keluarga prasejahtera.
Prof. Ali menjelaskan bahwa di institusi seperti UT, fenomena "mahasiswa mundur" akibat biaya hampir tidak ditemukan. Hal ini dikarenakan sistem akademik yang memungkinkan mahasiswa untuk menunda masa studi tanpa kehilangan status kepesertaannya.
"Kalau di UT tidak ada istilah mengundurkan diri, melainkan menunda kuliah. Bisa menunda ke tahun depan, bahkan hingga 10 tahun berikutnya karena sistem kami sangat fleksibel. Jadi, masalah ekonomi tidak lantas memutuskan masa depan pendidikan mereka," jelas Prof. Ali memberikan jaminan.
