- Badan Pusat Statistik Provinsi Banten mencatat terdapat 411 ribu penduduk menganggur per Februari 2026 dari total 6,24 juta angkatan kerja.
- Penurunan angka pengangguran terjadi karena menyusutnya jumlah angkatan kerja dan penduduk yang bekerja, bukan disebabkan peningkatan penyerapan tenaga kerja.
- Kualitas tenaga kerja masih rendah karena didominasi lulusan pendidikan dasar yang menghambat produktivitas serta daya saing di sektor formal Banten.
SuaraBanten.id - Tantangan di sektor ketenagakerjaan masih menjadi perhatian serius di Provinsi Banten. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten mencatat bahwa sebanyak 411 ribu warga masih menganggur pada Februari 2026.
Jumlah ini setara dengan 6,59 persen dari total angkatan kerja yang mencapai 6,24 juta orang. Meskipun terjadi penurunan dari November 2025, namun kondisi ini belum menunjukkan perbaikan yang signifikan dan mengindikasikan adanya dinamika kompleks di pasar kerja Banten.
Angka pengangguran pada Februari 2026 memang menunjukkan penurunan dari periode November 2025 yang mencapai 430 ribu orang. Penurunan sebanyak 19 ribu orang ini tentu kabar baik, namun Kepala BPS Provinsi Banten, Yusniar Juliana, menjelaskan bahwa kondisi ini belum menunjukkan perbaikan signifikan.
"Dinamika angkatan kerja ikut memengaruhi perubahan angka pengangguran. Jumlah yang bekerja memang bertambah, tetapi angkatan kerja juga berubah. Hal ini memengaruhi angka pengangguran,” ujar Yusniar, dilansir dari BantenNews -jaringan Suara.com, Selasa (5/5/2026).
Baca Juga:Cari Cuan dari Emas Ilegal, 7 Penambang di Kabupaten Lebak Terancam Denda hingga Rp100 Miliar
Ia merinci, angkatan kerja pada Februari 2026 mencapai 6,24 juta orang dari total 9,59 juta penduduk usia kerja. Angka ini turun dari 6,48 juta orang pada November 2025.
Penurunan angkatan kerja ikut menekan angka pengangguran. Namun, jumlah penduduk bekerja juga ikut menyusut, dari 6,05 juta orang menjadi 5,83 juta orang.
Dari total pekerja tersebut, sekitar 4,57 juta orang bekerja penuh waktu. Sisanya terdiri dari 923 ribu pekerja paruh waktu dan 335 ribu setengah menganggur.
Yusniar menegaskan, penurunan angka pengangguran tidak sepenuhnya berasal dari peningkatan penyerapan tenaga kerja.
“Pasar kerja kita belum cukup kuat menyerap tenaga kerja secara konsisten,” tegasnya.
Baca Juga:Pelarian Berakhir! Kaur Keuangan Desa Petir Ditangkap Usai 7 Bulan Sembunyi Akibat Korupsi Rp1 M
Selain itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga menurun dari 67,75 persen pada November 2025 menjadi 65,01 persen pada Februari 2026. Proporsi pekerja formal ikut turun dari 52,72 persen menjadi 52,19 persen.
Kondisi ini menunjukkan kualitas pekerjaan masih menjadi persoalan serius.
Sektor perdagangan, industri pengolahan, dan pertanian masih mendominasi penyerapan tenaga kerja. Namun, struktur pendidikan pekerja masih rendah.
BPS mencatat lulusan SD ke bawah mencapai 2,08 juta orang atau 35,74 persen dari total pekerja, naik dari 1,86 juta orang pada November 2025.
Sebaliknya, penyerapan tenaga kerja lulusan menengah justru menurun. Lulusan SMK turun dari 856 ribu orang menjadi 719 ribu orang. Lulusan SMA turun dari 24,18 persen menjadi 22,62 persen, sementara lulusan SMP turun dari 19,74 persen menjadi 17,32 persen.
Penurunan juga terjadi pada lulusan Diploma III dari 106 ribu orang menjadi 85 ribu orang. Sementara itu, tenaga kerja berpendidikan tinggi hanya mencapai sekitar 10,51 persen.
