- Pemprov Banten berencana mengirim hingga 600 siswa ke barak TNI pada November 2026 untuk pembinaan karakter.
- Kepala Dindikbud Banten menyatakan program beranggaran Rp300 ribu per siswa ini bertujuan melatih kepemimpinan serta kemandirian.
- JPPI dan P2G mengkritik program tersebut karena pendekatan militer dinilai tidak menyelesaikan akar persoalan siswa.
SuaraBanten.id - Pemerintah Provinsi Banten berencana mengirim 500 hingga 600 siswa ke sejumlah barak TNI mulai November 2026. Program yang dikemas sebagai pembinaan karakter tersebut menuai kritik dari sejumlah pemerhati pendidikan karena dinilai tidak menyentuh akar persoalan perilaku siswa.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten Jamaluddin mengatakan, program tersebut bertujuan membentuk karakter, integritas, tanggung jawab, serta kemandirian siswa.
Ia menegaskan, kegiatan tersebut bukan sekadar mengirim siswa ke barak, melainkan memberikan pembinaan karakter dan latihan dasar kepemimpinan.
“November ini kita akan laksanakan. Bukan barak ya bahasanya, itu pembinaan karakter, integritas, terus anak lebih bertanggung jawab, lebih berkarakter, mandiri. Intinya itu,” kata Jamaluddin, dilansir dari Bantennews -jaringan Suara.com.
Baca Juga:Mengabdi Tanpa Henti, Kisah Guru MDA di Lebak yang Tetap Tersenyum Meski Digaji Rp150 Ribu per Bulan
Dindikbud Banten menargetkan 500-600 siswa dari sejumlah sekolah mengikuti program tersebut. Salah satu lokasi yang masuk rencana awal adalah Batalyon Kavaleri 9 di Kota Tangerang Selatan.
Sebelumnya, pada akhir September 2026, Jamaluddin juga menyebut dua lokasi lain yang telah dikomunikasikan, yakni Yonif 320 di Pandeglang dan Grup 1 Kopassus di Kota Serang. Namun, pembagian peserta dan teknis pelaksanaan di masing-masing lokasi belum dirinci.
Untuk mendukung program tersebut, Dindikbud menyiapkan anggaran sekitar Rp300 ribu per siswa. Materi pembinaan mencakup sopan santun, integritas, kemandirian, hingga persiapan kepemimpinan.
“Anggarannya sendiri kecil per siswa Rp300 ribu-an. Tujuannya lagi-lagi penguatan karakter ke depan kita persiapkan untuk sopan santun, berintegritas kemudian persiapan kepemimpinan ke depan karena kita adakan juga latihan dasar kepemimpinan,” ujarnya.
Rencana tersebut mendapat kritik dari Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji. Ia menilai, pendekatan disiplin militer tidak bisa disamakan dengan metode pembinaan dalam dunia pendidikan.
Baca Juga:Dokumen Kependudukan Warga Tangerang Jadi Bungkus Gorengan
Menurutnya, pendidikan seharusnya membangun kesadaran kritis, tanggung jawab moral, serta kemampuan siswa memahami konsekuensi dari setiap tindakan.
Sebaliknya, disiplin militer lebih menekankan kepatuhan terhadap perintah dan hierarki.
“Disiplin militer berbasis pada kepatuhan mutlak (command and control), hierarki, dan instruksi tunggal. Sementara itu, disiplin pendidikan berbasis pada kesadaran kritis, tanggung jawab moral, dan dialog interaktif,” kata Ubaid.
Ia mengingatkan, pengiriman siswa ke barak tanpa asesmen menyeluruh berisiko hanya menghasilkan kepatuhan sementara. Tekanan dan rasa takut dinilai tidak otomatis mengubah perilaku anak dalam jangka panjang.
Ubaid menjelaskan, perilaku bermasalah pada siswa bisa dipicu berbagai faktor, mulai dari kekerasan dalam keluarga, tekanan ekonomi, persoalan psikologis, perundungan, hingga pengaruh lingkungan pergaulan.
Karena itu, ia mendorong Dindikbud melibatkan guru bimbingan konseling (BK) dan psikolog anak untuk mengidentifikasi penyebab perilaku siswa sebelum menentukan pola pembinaan.
