- Dugaan Penolakan Rumah Sakit dan Kematian Pasien Balita.
- Respon Keras Pemerintah Daerah dan Tuntutan Investigasi.
- Bantahan Pihak Rumah Sakit dan Perbedaan Keterangan.
SuaraBanten.id - Di tengah narasi keberhasilan program Cakupan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage/UHC) yang dibanggakan Pemerintah Provinsi Banten, sebuah keluarga harus menelan pil pahit kehilangan nyawa balita mereka.
Tragedi yang menimpa Umar Ayyasy (3) menjadi tamparan keras yang mempertanyakan: apakah jaminan kesehatan di Banten benar-benar sudah merata, atau hanya sebatas angka di atas kertas?
Ironi ini mengemuka tajam ketika Gubernur Banten, Andra Soni, merespons kasus tersebut. Di satu sisi, ia memerintahkan investigasi.
Di sisi lain, ia menegaskan bahwa sistem jaminan kesehatan di Banten seharusnya sudah optimal.
Baca Juga:Tragedi Balita Umar: Diduga Ditolak RS Hermina, Gubernur Banten Murka dan Perintahkan Investigasi
Gubernur Andra Soni dengan percaya diri menyatakan bahwa fondasi jaminan kesehatan di wilayahnya sudah kokoh.
Pencapaian UHC, yang berarti hampir seluruh penduduk telah terdaftar dalam program jaminan kesehatan, dianggap sebagai sebuah prestasi.
“Tingkat UHC kita sudah baik, sehingga pelayanan terkait dengan BPJS (Kesehatan) itu setiap rakyat yang membutuhkan masuk ke rumah sakit di wilayah Banten itu bisa di-cover oleh BPJS,” ujar Andra Soni, dilansir dari Antara, Selasa (9/9/2025).
Namun, janji manis ini terasa hambar bagi keluarga almarhum Umar. Sebagai peserta BPJS, mereka justru diduga berhadapan dengan tembok birokrasi yang fatal.
Saat kondisi Umar kritis dan butuh penanganan segera untuk kedua kalinya, keluarga mengaku tidak diterima di RS Hermina Ciruas dengan alasan terbentur "prosedur BPJS".
Baca Juga:Kok Bisa Makanan Basi Lolos? Ombudsman Bongkar Titik Rawan Program Makan Bergizi Gratis di Banten
Kejadian ini menguak jurang yang menganga antara klaim kebijakan di level elite dengan implementasi yang dirasakan masyarakat di level paling bawah.
Jaminan yang seharusnya mempermudah akses, dalam kasus ini, diduga justru menjadi penghambat yang merenggut nyawa.
Meskipun sorotan tajam mengarah pada RS Hermina Ciruas, bantahan dari pihak manajemen membuka diskusi ke masalah yang lebih besar dan sistemik.
Wakil Direktur RS Hermina Ciruas, dr. Anita, menyebut "keterbatasan ruang rawat inap" sebagai salah satu kendala saat itu.
Klarifikasi ini, sengaja atau tidak, menunjuk pada potensi masalah lain:
Apakah infrastruktur kesehatan di Banten siap menampung lonjakan pasien akibat program UHC? Apakah skema kerja sama dengan rumah sakit swasta sudah ideal, atau justru menciptakan bottleneck yang merugikan pasien?
