SuaraBanten.id - Sebuah data yang mengkhawatirkan menempatkan Kota Tangerang berada di puncak kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Provinsi Banten.
Hingga pertengahan 2025, Kota Tangerang mencatatkan 72 kasus laporan, angka tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Yang lebih memilukan, pelaku kekerasan seksual di Kota Akhlakul Karimah itu didominasi orang-orang dari lingkaran terdekat yang seharusnya menjadi pelindung korban.
Berdasarkan data terbaru dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) per 23 Juli 2025, dari total 313 kasus kekerasan yang melanda Banten, Kota Tangerang menjadi kontributor terbesar.
Angka 72 kasus di kota ini melampaui wilayah padat lainnya seperti Kabupaten Tangerang (52 kasus) dan Kota Serang (45 kasus).
Baca Juga:Gadis di Bawah Umur di Serang Banten Dicekoki Miras dan Digilir 4 Orang
Dari ratusan kasus tersebut, anak-anak menjadi korban yang paling rentan, dengan total 183 kasus menimpa mereka di seluruh Banten.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan, dan Keluarga Berencana atau DP3AKKB Provinsi Banten, Sitti Ma’ani Nina, mengingatkan agar publik tidak hanya terpaku pada statistik.
“Jangan hanya melihat jumlah. Satu kasus pun bisa memberi dampak besar terhadap kondisi psikologis anak,” kata Nina dikutip dari Bantennews (Jaringan SuaraBanten.id).
Fakta di lapangan menunjukkan kekerasan seksual adalah momok utama dengan 106 kasus, jauh melampaui kekerasan psikis (43 kasus) dan fisik (24 kasus).
Predator di Lingkaran Terdekat
Baca Juga:Korban Pelecehan Seksual SMAN 4 Serang Diduga Diteror Agar Cabut Laporan Polisi
Salah satu temuan paling mengerikan dari data ini adalah profil pelaku. Jauh dari stereotip orang asing yang jahat, predator justru seringkali memiliki hubungan darah atau hubungan dekat dengan korban.
Mereka adalah ayah kandung, paman, kekasih, tetangga, bahkan teman sepermainan. Pola ini menciptakan lapisan ketakutan yang membuat korban semakin sulit untuk bersuara.
“Sekarang itu pelakunya justru yang paling dekat. Anak jadi makin takut bicara. Pendampingan harus dilakukan sejak awal,” ujar Nina, menyoroti tantangan psikologis yang dihadapi para korban.
Hingga saat ini, dari ratusan laporan yang masuk, sebanyak 130 kasus tengah berproses di tangan aparat penegak hukum.
Pemerintah juga telah memberikan berbagai bentuk layanan, termasuk pendampingan psikososial untuk 66 korban, bantuan hukum untuk 51 korban, dan layanan medis untuk 35 korban.
Merespons situasi darurat ini, Pemerintah Provinsi Banten kini menggencarkan upaya preventif.
Kolaborasi lintas sektor diperkuat melalui pembentukan Satuan Tugas Perlindungan Anak (Satgas PA) dan perluasan program sekolah ramah anak.
