SuaraBanten.id - Mantan Wali Kota Cilegon, Tb Iman Ariyadi secara gamblang menyebut ada transaksional jual beli jabatan di Kepemerintahan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon, Helldy Agustian dan Sanuji Pentamarta.
Iman meminta anggota Dewan Fraksi Golkar harus mengkoreksi Kepala Daerah sebaik baiknya. Pernyataan Ketua Dewan Pertimbangan DPD Partai Golkar Kota Cilegon diungkapkan usai menghadiri acara pelantikan Partai Golkar Pengurus Kecamatan Citangkil dan Ciwandan di Kelurahan Banjarnegara, Kota Cilegon, Sabtu (4/6/2022).
"Ada jabatan transaksional, transaksional itu orang yang mau jadi lurah, jadi camat, jadi kepala dinas, mau jadi kepala bidang, mau jadi kepala seksi semuanya harus bayar dan setor," kata Iman Ariyadi dalam sambutannya, Sabtu (4/6/2022).
"Gimana orang ngabdi harus bayar? Saya berani ngomong begini, saya berani pertanggungjawabkan selama kepemimpinan saya, boleh dicek siapa kepala dinas yang bayar kepada saya, siapa sekretaris daerah yang bayar kepada saya, siapa lurah dan camat yang bayar kepada saya, acungkan tangan! Tidak ada yang bayar di zaman saya," sambungnya dengan lantang.
Baca Juga:Lawan Rans Cilegon FC, Arema FC Terapkan Penjualan Tiket Online
Kendati demikian, Iman merasa prihatin, pasalnya transaksional jual beli jabatan telah terjadi di kepemimpinan Helldy-Sanuji. Dimana, Helldy-Sanuji merupakan pemerintahan yang baru terpilih pada Pilkada 2020 lalu.
"Tapi saya sedih di zaman sekarang sudah terjadi jual beli jabatan untuk kepentingan jabatan itu sendiri, gimana orang mau ngabdi? kalo lurah disuruh bayar, camat disuruh bayar," terangnya.
Iman mengaku, tidak memiliki masalah sedikit pun untuk mengungkapkan hal tersebut. Pasalnya, kata Dia, informasi yang Ia miliki harus disampaikan kepada masyarakat agar bisa membedakan mana yang hak dan bathil.
"Saya ungkapkan semua, saya engga ada masalah. Mengungkapkan ini, informasi informasi saya sampaikan kepada masyarakat, supaya masyarakat bisa membuka mata, mana yang hak dan mana yang bathil," terangnya.
Ia juga meminta dengan tegas kepada Ketua DPRD Kota Cilegon, Isro Mi'roj dan anggota DPRD Fraksi Golkar untuk lantang berbicara demi kepentingan masyarakat.
"Saya ingatkan kepada Ketua Dewan, anggota Fraksi Golkar punya 10 kursi, harus berani di depan, lantang berbicara, mana yang merugikan kepentingan rakyat, Golkar berada di depan, kalo kepentingan rakyat tidak dipenuhi pemerintah daerah, Golkar berani menyatakan walkout dalam setiap sidang, tidak mengikuti persetujuan yang merugikan rakyat dan kepentingan masyarakat," jelasnya.
