SuaraBanten.id - Mantan Wali Kota Cilegon Tb Iman Ariyadi secara tegas menyatakan bakal pecat dewan Fraksi Golkar di DPRD Kota Cilegon jika tutup mata akan janji politik Wali Kota Cilegon Helldy Agustian. Iman meminta anggota Dewan fraksi Golkar harus mengkritisi janji politik yang tidak direalisasikan.
Pernyataan Ketua Dewan Pertimbangan DPD Partai Golkar Kota Cilegon diungkapkan usai menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Partai Golkar di salah satu Hotel di Kota Cilegon, Banten, Senin (21/3/2022).
"Kan gini, selain Dia wakil rakyat, Dia kan mencalonkan dirinya melalui Partai Golkar. Kalau tidak menjalankan tugas-tugasnya, kebijakan partai dilanggar ya di PAW (Pengganti Antar Waktu) kan," tegas Iman kepada awak media, Senin (21/3/2022).
"Itu memang kebijakan DPD Partai Golkar, tapi kalo saya rekomendasi selaku Dewan Pertimbangan itu pecat dan diganti, PAW. Tegas ya," imbuhnya.
Baca Juga:Modus Sewa Mobil Selama Sepekan, Rohmat Gelapkan Mobil Warga Pandeglang
Kata Iman, jajaran anggota maupun pengurus Partai Golkar harus memiliki daya kritis yang kuat. Pasalnya, pada saat kampaye banyak janji politik Wali Kota Cilegon Helldy Agustian yang hingga saat ini belum terealisasi.
"Oh iya, anggota dewan harus kritis. Jadi gini, ada janji politik yang dilakukan oleh Wali Kota Cilegon (Helldy-red) nah janji politiknya direalisasikan apa enggak? Kalau misal tidak direalisasikan hari ini yang saya dengar janji politiknya soal 5.000 tenaga kerja dalam waktu satu tahun," ungkapnya.
"Kalau satu tahun 5.000 tenaga kerja berarti logikanya adalah sekitar 25.000, nah pengangguran berapa? Dilihat dulu seperti itu, betul atau enggak? Kalau enggak ya dikritisi oleh Golkar," ujar Iman.
Tak hanya soal tenaga kerja, Iman juga turut menyoroti Kartu Cilegon Sejahtera (KCS) yang di dalamnya dijanjikan Rp25 juta. Menurutnya, Golkar memiliki motto suara Golkar adalah suara rakyat.
"KCS kan Rp25 juta ada dalam kartunya, benar atau enggak itu? Golkar kan punya motto suara Golkar adalah suara rakyat," tegasnya.
Ia menambahkan, jika ada kepentingan publik, kepentingan rakyat, janji politiknya tidak direalisasikan kader Golkar harus kritis, terutama yang di legislatif. Kalau tidak kritis maka yang terjadi seperti itu tadi Abuse of Power menyalahgunakan kewenangan.
"Soal mutasi misalkan dan lain sebagainya beredar. Mungkin wartawan punya video berkaitan dengan soal si A diminta sekian, B diminta sekian itu kan fakta-faktanya harus diungkap, itu harus disampaikan. Jangan nanti teriak soal moral, teriak soal korupsi tetapi melakukan tindakannya sendiri," urainya.
"Kalau soal korupsi mau berdebat dengan saya, sampai kapanpun saya enggak pernah melakukan korupsi, berdebat sama saya. Soal hukum sebagainya ya itu putusan hukum, tapi soal substansinya kan enggak," pungkas Iman.
Kontributor : Firasat Nikmatullah
