"Terus soal tenaga kerja dimana itu kerjanya? Itu bakal jadi rekomendasi yang harus dijalankan kepala daerahnya, serapan beasiswa, bantuan modal sampai 25 juta, kenapa ngga langsung Rp10juta biar usahanya agak lancar kan, siapa yang diuntungkan?Masyarakat. Itu yang substansi," terangnya.
"Nah, baru itu harus dijalankan karena itu keputusan DPRD hasil interpelasi. Coba ruginya dimana? Seolah olah sidang hukum, tidak ada," tegasnya.
Lebih lanjut, Sidang paripurna DPRD Kota Cilegon soal interpelasi terhadap Wali Kota Cilegon Helldy Agustian, akhirnya dibatalkan. Hal itu diketahui usai dilakukannya Rapat Pimpinan (Rapim) bersama Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Cilegon.
"Kita sampaikan bahwa terkait dengan interpelasi apakah ini dilanjutkan atau tidak dilanjutkan? Kemudian Golkar dan PDI-P tetap konsisten untuk tetap melanjutkan, tapi ketika divoting suara terbanyak untuk tetap tidak dilanjutkan," ungkap Politisi Partai Golkar Kota Cilegon.
Baca Juga:Tak Capai Quorum Paripurna Interpelasi Helldy Agustian Batal, Partai Pengusul Absen
"Maka dengan sangat menyesal saya sampaikan kepada masyarakat bahwa terkait dengan interpelasi ini tidak bisa dilanjutkan, karena kami di DPRD kolektif kolegial, tidak bisa berdiri sendiri, ada ketentuan ketika musyawarah tidak menemukan mufakat, maka jalan terakhir adalah voting, ketika voting kami kalah," pungkasnya.
Kontributor : Firasat Nikmatullah
