Pembentukan Kabupaten Cilangkahan sangat mendesak untuk mengendalikan kesenjangan sosial juga bisa mensejajarkan dengan daerah lain yang lebih maju di bagian utara Provinsi Banten, seperti Kabupaten/Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.
"Saya kira pembentukan kabupaten itu hanya tinggal keberanian pemerintah Jokowi-Ma'ruf saja dan tidak perlu berlangsung lama," kata Sekretaris Umum Pembentukan Kabupaten Cilangkahan.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Banten Ade Hidayat mengatakan pihaknya mendorong pemerintah pusat segera mencabut moratorium pemekaran daerah di Indonesia, sebab di Provinsi Banten ada tiga wilayah pemekaran antara lain Kabupaten Cilangkahan, Cibaliung dan Caringin.
"Kami tentu mendukung daerah pemekaran itu lepas dari kabupaten induknya untuk mempercepat laju pertumbuhan, pemerataan pembangunan, peningkatan kesejahteraan dan mendekatkan pelayanan publik," katanya menjelaskan.
Baca Juga:8 Bulan Corona Jadi Pandemi, Lebak Baru Punya Tempat Karantina Pasien COVID
Sementara itu, Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya mengatakan pihaknya sangat mendukung Kabupaten Cilangkahan terbentuk setelah moratorium pemekaran daerah diberlakukan sejak 2014.
Dukungan itu, kata dia, wilayah Kabupaten Cilangkahan sangat memenuhi persyaratan administrasi maupun kekayaan potensi SDA dan SDM.
Pembentukan DOB itu dipastikan memberikan pemerataan pelayanan dan kesejahteraan terhadap pembangunan di daerah tersebut.
"Kami berharap Presiden Jokowi-KH Ma'ruf Amin bisa merealisasikan pembentukan DOB Kabupaten Cilangkahan lepas dari Kabupaten Lebak," katanya menjelaskan.
Baca Juga:Satu Suara Dengan Warga, Pemkab Lebak Tolak Proyek Bendungan Pasir Kopo
- 1
- 2
