Indeks Terpopuler News Lifestyle

Bawaslu Ingatkan Bupati Pandeglang Tidak Pasang Stiker di Paket Bansos

Chandra Iswinarno Kamis, 13 Agustus 2020 | 21:33 WIB

Bawaslu Ingatkan Bupati Pandeglang Tidak Pasang Stiker di Paket Bansos
Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja. [Suara.com/Muhammad Yasir]

Dia menyarankan supaya paket sembako tersebut dibuat atas nama pemerintah daerah Pandeglang, sebab dalam pemerintah daerah di dalamnya ada Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang.

SuaraBanten.id - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Badja mewanti-wanti Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Irna Narulita-Tanto Warsono Arban agar tidak menempelkan stiker bergambar dirinya di paket bantuan Sosial (Bansos) Covid-19.

Sebab hal itu, berpotensi melanggar pasal 71 ayat 3 Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada.

Apalagi, kedua politisi tersebut berencana akan berduet kembali di Pilkada pada 9 Desember 2020 mendatang. Hal itu disampaikan Rahmat saat melakukan supervisi ke Kantor Bawaslu Pandeglang, Kamis (13/8/2020).

"Kita imbau. Kenapa imbauan? Karena bisa diindikasikan pelanggaran pasal 71 ayat 3, karena menggunakan program pemerintah, jika yang bersangkutan ingin maju," kata Rahmat kepada Suarabanten.id.

Untuk diketahui, Pasal 71 ayat (3) UU Pemilu disebutkan larangan menggunakan kewenangan program dan kegiatan yang menguntungkan dan merugikan salah satu pasangan calon, baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan tanggal penetapan pasangan calon terpilih.

Divisi Penyelesaian Sengketa itu hanya menitikberatkan bagi bupati yang berencana akan maju kembali terkait penempelan gambar bupati.

"Kalau yang nggak mau maju lagi ya nggak ada masalah, tapi kalau mau maju ya hati-hati (melanggar) ayat pasal 17 ayat 3. Kalau imbauan dari Mendagri juga sudah jelas. Kalau dari Bawaslu, lebih baik jangan lah," katanya.

Karena itu, ia menyarankan supaya paket sembako tersebut dibuat atas nama pemerintah daerah Pandeglang, sebab dalam pemerintah daerah di dalamnya ada Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang. Apalagi, kata dia, saat ini menjelang pendaftaran calon.

"Pemerintah Kabupaten Pandeglang, pastinya ada (unsur) bupati dan wakil bupati. Tapi kalau nempel foto bupati, gimana yah menjelang enam bulan penetapan calon. Sebab, 26 September sudah kampanye, jadi tolong hati-hati. Tapi saya yakin bijak dalam hal ini," katanya.

Namun, Rahmat enggan mengomentari perkara kasus yang tengah ditangani Bawaslu Pandeglang soal dugaan Camat Cigeulis yang diduga mengajak warga mendukung petahana karena tengah dilakukan penyelidikan.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait