Namun, Sekretaris Desa (Sekdes) Sukarame Sobri membenarkan data awal sebelum ada tim verifikasi untuk kedua kalinya, ada nama kepala desa masuk sebagai calon penerima huntap. Namun data terbaru ia mengaku belum mengetahuinya.
"Ia katanya (dapat). Belum (terima data terbaru) kan setelah verifikasi dari 35 penerima menjadi 32," kata Sobri.
Menurut dia, rumah kepala desanya juga ikut rusak di bagian belakang akibat tsunami yang disebabkan oleh erupsi Gunung Anak Krakatau. Namun Sobri tak bisa menilai kategori kerusakan yang dialami rumah kades tersebut.
"Kena yang belakang yang baru dibangun, ada material-materialnya juga dari rangka baja. Gak tahu kalau urusan (kategori kerusakan) saya tidak menilai karena ada tim khususnya," ujarnya.
Baca Juga:Korban Tsunami Banten Blokir Jalan, Proyek Huntap Bakal Molor dari Jadwal
Sobri juga mengaku tidak masuk dalam tim verifikasi, hanya menunjukkan rumah yang disurvei saja kepada tim verifikasi dari kabupaten. Sehingga ia tidak mengetahui rumah yang masuk dalam kategori rusak ringan, sedang maupun berat.
"Saya cuman menunjukkan saja, kalau verifikasi sih enggak. Menunjukkan tempat-tempatnya saja, kalau ini warung, kalau ini rumah, karena kata yang di atas, rumah ya harus rumah, warung ya harus warung. Jadi saya nunjukin, bukan kami yang menilai," tandasnya.
Diketahui, para korban tsunami di Desa Sukarame kecewa karena tidak masuk dalam daftar penerima Huntap. Di sisi lain ada beberapa calon penerima Huntap tidak sesuai klasifikasi.
Akibatnya, warga yang kesal karena tak masuk menjadi penerima bantuan menggelar aksi protes dengan memblokir akses jalan menuju pembangunan huntap di Kampung Cibenda, Desa Sukarame, Kecamatan Carita pada Selasa (30/6/2020).
Bantuan Tak Merata
Baca Juga:Korban Tsunami Banten Blokir Jalan, Kepala BPBD: Nggak Perlu Jadi Berita
Bencana Tsunami Banten yang terjadi di Kabupaten Pandeglang pada 22 Desember 2018 lalu berbuntut persoalan. Sejumlah warga yang menjadi korban terus menanti bantuan dari pemerintah, walaupun bencana itu sudah hampir dua tahun berlalu masih ada saja warga yang belum juga menerima bantuan. Padahal, dana puluhan miliaran rupiah sudah digelontorkan oleh pemerintah ke daerah ini.
