Ratusan ASN Pemprov Banten yang Bolos Hari Pertama Kerja Diproses

Chandra Iswinarno
Ratusan ASN Pemprov Banten yang Bolos Hari Pertama Kerja Diproses
Ratusan ASN Pemprov Banten antre menjalani pemeriksaan di Inspektorat. [Bantennews.co.id/Istimewa]

Ratusan ASN terlihat mengantre di depan aula lantai dua gedung Inspektorat Pemprov Banten.

Suara.com - Akibat bolos kerja saat hari pertama masuk pascalibur Lebaran pada Senin (10/6/2019), ratusan Aparat Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten diperiksa di Gedung Inspektorat pemerintah pada Selasa (11/6/2019).

Pantauan Bantennews.co.id - jaringan Suara.com, ratusan ASN terlihat mengantre di depan aula lantai dua gedung Inspektorat, untuk diperiksa secara bergilir oleh petugas gabungan dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Inspektorat dan Satpol PP.

"Iya, saya dapat surat panggilan karena disebut tidak apel. Padahal saya ikut apel. Bukti foto saya ikut apel juga ada kok," kata salah satu ASN yang enggan disebutkan namanya kepada Bantennews.co.id.

Saat dikonfirmasi mengenai alasan dirinya menjadi terperiksa meski ikut apel, menurutnya karena adanya sistem finger print (sidik jari) ganda yang diberlakukan yakni kantor dinas dan di lokasi apel.

"Ada finger ganda kayaknya. Saya hanya finger di kantor saja tapi di lokasi apel nggak. Mau finger gimana, wong ada delapan mesin finger tapi yang mau finger ribuan," ujarnya.

Dikemukakannya, kebijakan finger print ganda yang diberlakukan Gubernur Banten tidak tepat dan malah mempersulit. Pantauan di lokasi, hingga saat ini para ASN masih mengantre untuk mendapatkan pemeriksaan secara bergilir.

Untuk diketahui, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten Komarudin mencatat 219 pegawai tidak masuk tanpa berita alias bolos kerja. Kemudian, sebanyak 90 orang dinas luar, 39 orang cuti dengan urusan mendesak, dalam pendidikan 9 orang, 3 orang dalam diklat dan 1 orang dilaporkan sakit.

"Yang tanpa keterangan ini kita identifikasi dan akan kita panggil untuk dimintai keterangan bersama-sama dengan Inspektorat. Sanksinya disesuaikan dengan beratnya pelanggaran, karena nanti diakumulasi dengan ketidakhadiran pada apel-apel sebelumnya," ujar Komarudin kepada Bantennews.co.id - jaringan Suara.com, Senin (10/6/2019).

Komentar

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS