SuaraBanten.id - Kisah pilu Muhamad Darwis, balita di Pandeglang yang diduga gizi buruk. Ditolak RSUD Banten karena ruang penuh, keluarga tak punya BPJS dan hanya bisa pasrah.
Penanganan balita di Pandeglang yang diduga mengalami gizi buruk itu memperlihatkan potret rapuhnya jaminan kesehatan bagi warga miskin di daerah.
Di sebuah rumah sederhana di Kampung Pade, Desa Parumasan, Kabupaten Pandeglang, seorang balita bernama Muhamad Darwis tengah berjuang melawan kondisi yang diduga kuat adalah gizi buruk.
Namun, perjuangannya menjadi potret tragis dari rapuhnya jaring pengaman sosial dan kesehatan.
Saat kondisinya kian memburuk, ia justru harus menghadapi pintu rumah sakit yang tertutup dan kenyataan pahit bahwa keluarganya tak memiliki jaminan kesehatan.
Kisah Darwis adalah cerminan dari sebuah ironi. Di tengah program pemerintah yang menggaungkan akses kesehatan untuk semua.
Anak dari pasangan Masrip Hermawan dan Neng Ila ini terpaksa pasrah di rumah dengan kondisi kulit yang terus mengerut sejak usianya baru menginjak dua bulan.
Upaya keluarga untuk mencari pertolongan medis membentur tembok birokrasi dan keterbatasan fasilitas.
Sang ibu, Neng Ila, dengan pilu menceritakan bagaimana harapannya pupus saat membawa Darwis ke RSUD Banten.
Baca Juga: Puluhan Siswa SD di Pandeglang Tiga Tahun Belajar di Teras Sekolah, Kadindikpora Ngaku Belum Tahu
Alih-alih mendapatkan perawatan yang dibutuhkan, mereka ditolak lantaran ruang rawat inap telah penuh.
Tanpa penanganan lebih lanjut, mereka terpaksa kembali ke rumah dengan kebingungan dan rasa putus asa yang mendalam.
Beban mereka semakin berat karena ketiadaan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, yang menjadi syarat utama untuk mengakses layanan medis dengan biaya terjangkau.
“Makin hari kulitnya makin mengerut, saya juga bingung harus berbuat apa sementara saya juga tidak punya BPJS,” kata Ila, Selasa 15 Juli 2025.
Kepasrahan keluarga ini begitu kentara. Mereka bahkan tidak mengetahui secara pasti penyakit apa yang menggerogoti tubuh mungil Darwis, karena belum ada satu pun pemeriksaan medis yang spesifik dilakukan.
Kondisi ekonomi yang serba kekurangan membuat mereka tak berdaya untuk mencari alternatif pengobatan lain yang membutuhkan biaya besar.
Berita Terkait
-
Puluhan Siswa SD di Pandeglang Tiga Tahun Belajar di Teras Sekolah, Kadindikpora Ngaku Belum Tahu
-
Miris! Tiga Tahun Puluhan Siswa SD di Pandeglang Belajar di Teras Sekolah
-
Sungai Ciawi Meluap, 3 Kampung di Pandeglang Diterjang Banjir Bandang
-
Perayaan HUT Kabupaten Pandeglang Bakal Digelar Sederhana, Buntut Efisiensi Anggaran
-
Arus Mudik Lebaran 2025, 20 Titik Ruas Jalan Rusak di Pandeglang Diperbaiki
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
- PT Blueray Cargo Milik Siapa? Perusahaan Logistik yang Seret Raffi Ahmad dalam Kasus Suap Importasi
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Pelanggaran Fatal Terungkap! 6 Fakta di Balik Penangguhan 41 Dapur Makan Bergizi Gratis di Tangsel
-
Pemkot Tangsel Terjunkan Satgas Percepatan MBG untuk Berantas SPPG Bandel
-
41 SPPG di Kota Tangsel Kena Suspend, Dari Menu MBG Tak Layak Konsumsi hingga Manipulasi Harga
-
Nasib Guru Ngaji, Marbot dan Pemandi Jenazah di Serang: Insentif Tertahan Sejak 2025
-
Lawan Hoaks! Siswa MA Al-IAnah Cilegon Diminta Jadi Garda Terdepan di Media Sosial