Pengamat Kritisi Gaya Komunikasi Prabowo hingga Sebut Dedy Corbuzier Buzzer

SuaraBanten.id - Gaya komunikasi Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan sejumlah pengamat komunikasi dan politik Tangerang. Pengamat komunikasi publik sekaligus Dosen Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT), Korry Elyana menyoroti komunikasi Prabowo dan menyinggung pengangkatan Deddy Corbuzier menjadi staf khusus Menteri Pertahanan.

Menurutnya, hal tersebut terbilang tak pantas dilakukan pejabat kepala negara. Korry Elyana menyoroti gaya komunikasi Prabawo saat berpidato dalam HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Sabtu, 15 Februari 2024.

Korry Elyana mengkritik saat Presiden Prabowo yang mengeluarkan kata 'ndasmu' dalam pidatonya yang menyinggunh soal kritik kabinet gemuk, makan bergizi gratis dan lainnya.

"Masyarakat kita bingung terhadap pejabat kita yang berbicara dengan gaya komunikasi tsb. Bahkan kata 'ndasmu' ini diartikan oleh kalangan masyarakat sebagai bahasa yang kasar," kata Kory dalam Kajian Jurnalis 'Membaca Arah Kebijakan Publik, Baik Untuk Rakyat?' yang digelar di Serpong, Selasa, 18 Februari 2025.

Baca Juga: Robinsar-Fajar Inventarisir Masalah Pendidikan di Cilegon Hingga Bentuk 'Sekolah Juare'

Kory juga menyinggung soal Prabowo yang tiba-tiba melantik Deddy Corbuzier sebagai staf khusus Menteri Pertahanan di tengah keresahan masyarakat soal isu efisiensi anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo.

Kory bahkan menyebut, Dedy Corbuzier dengan julukan Dedy Kok Buzzer. Menurutnya, julukan itu disematkan lantaran keterlibatannya hingga pasang badan untuk Prabowo.

"Kalau bilang seperti itu (Dedy Kok Buzzer-red) kan dari awal kampanye Prabowo itu, Dedy selalu ikuti perkembangan Prabowo. bahkan ketika ada Dirty Vote Prabowo diundang ke podcast milik Dedy, nah itu seperti ada bagi-bagi jatah dan kemudian tiba-tiba dilantik sebagai anggota TNI Trituler," papar Kory.

Tak hanya itu, terbaru kata Kory, Dedy Corbuzier sempat membela Prabowo ketika ada siswa SD yang protes dengan menu Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kemaren ketika ada permasalahan ada anak-anak tidak suka dengan menu makanan bergizi gratis Dedy pasang badan langsung bahkan bawa istrinya. Maka itu saya berargumen Dedy Ko Buzzer. Setelah itu ada efisiensi anggaran, dilantik juga sebagai stafsus Menhan," beber Kory.

Baca Juga: Hari Mambaca Nyaring, Fajar Hadi Prabowo Singgung Pentingnya Literasi

Selain gaya komunikasi Presiden Prabowo, kebijakan publik yang diterapkan oleh Kabinet Merah Putih Era dalam 100 hari kerja Prabowo Subianto juga disorot oleh Direktur Kebijakan Publik Nasional (KPN) Adib Miftahul.

Kebijakan paling krusial kata Adib, salah satunya soal pembatasan Gas Elpiji 3 kg yang dikeluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Manusian (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Menurutnya, kebijakan melarang pengecer menjual gas elpiji 3 kg itu sebagai kebijakan yang tak masuk akal lantaran harus diterapkan dalam waktu singkat sehingga menyebabkan kelangkaan gas elpiji bagi kategori rakyat miskin.

"Apakah Bahlil itu sudah menghitung secara matang ketika mengeluarkan kebijakan. Seolah nggak pernah sekolah. Tidak bisa aturan kebijakan tersebut langsung diterapkan hanya dalam 3 hari," tegas Adib.

Dosen UNIS Tangerang itu juga menjelaskan, tidak akan mudah menjadikan pengecer sebagai sub-pangkalan karena butuh modal yang besar.

"Untuk jadi agen gas elpiji itu minimal butuh modal Rp500 juta. Nggak bisa cuma daftar di disistem, karena birokrasinya ribet," jelasnya.

Menurut Adib, kunci penting program dan kebijakan Presiden Prabowo adalah kepala di daerah dapat menerjemahkan apa tujuan dari program dan kebijakan oleh Prabowo.
Jika tak bisa diterjemahkan dan dilakukan oleh pemerintah daerah, maka Prabowo akan jadi sasaran utama kemarahan rakyat.

"Kalau arahan kebijakan Presiden Prabowo tidak bisa diterjemahkan dalam level provinsi dan daerah, saya punya idiom bahwa Presiden seolah raja tanpa patih. Pengertiannya adalah kebijakan dia tidak ditaati oleh bupati dan wali kota," pungkasnya.

Kontributor : Wivy Hikmatullah