- Aliansi Korban Banjir mendesak Pemkot Cilegon membentuk tim khusus penanganan banjir saat rapat DPRD pada Jumat, 9 Januari 2025.
- Aliansi mengusulkan moratorium hulu, perbaikan gorong-gorong, dan pembuatan sodetan air di hilir untuk mengatasi banjir.
- Pemkot Cilegon menyatakan apresiasi terhadap usulan tim khusus dan menekankan penanganan banjir adalah tanggung jawab semua pemangku kepentingan.
SuaraBanten.id - Pemkot Cilegon didesak untuk membuat tim khusus penanganan banjir di Kota Cilegon. Desakan tersebut datang dari Aliansi Korban Banjir Kota Cilegon saat rapat dengar pendapat lintas komisi di aula DPRD Kota Cilegon, Jumat 9 Januari 2025.
Pembentukan tim khusus penanganan banjir itu diharapkan terdiri dari berbagai unsur di antaranya, DPRD, DPUTR, LH, Kadin, Aliansi Masyarakat Cilegon dan Industri.
Desakan atas pembentukan tim khusus penanganan banjir itu disampaikan di hadapan para wakil rakyat, Pemkot Cilegon dan industri yang ada di Kota Baja.
Salah seorang perwakilan aliansi Korban Banjir Kota Cilegon,
M.Ibrohim Aswadi mengatakan, ada beberapa hal yang disampaikan Aliansi kepada DPRD dan Pemerintah Kota Cilegon, terkait persoalan banjir di Cilegon.
Baca Juga:Hanya 4 Menit Sampai Rumah, Politisi PKS Cilegon Tak Sangka Panggilan Video Jadi Kabar Duka Anaknya
"Wilayah hulu harus dilakukan moratorium, penghijauan dan rekondisi ulang. Sedangkan di tengah, ada masalah krusial. Seperti gorong -gorong rel kereta api, gorong-gorong jalan nasional dan pagar industri," katanya di hadapan awak media, Jumat 9 Januari 2026.
Pria yang akrab disapa MIA ini menjelaskan di hilir perlu dibuat sodetan sebagai penampuangan air agar tidak terjadi banjir di Kota Cilegon.
"Untuk di wilayah hilir yakni, pembuatan sodetan baru di wilayah seluruh industri dari Citangkil ke Gunung yang bisa mengarah ke laut lepas sebagai tampungan akhir air hujan," ungkapnya.
Karenanya, Ibrohim meminta Pemkot Cilegon menyelesaikan persoalan-persoalan penyebab banjir dengan membuatkan Long Water Storage (LWS) dan membuatkan tim khusus penanganan banjir yang dibentuk langsung oleh Wali Kota Cilegon.
Sementara, Plt Sekda Kota Cilegon, Aziz Setia Ade Putra mengungkapkan, Pemkot Cilegon telah melakukan berbagai penanganan persoalan banjir di Kota paling barat Pulau Jawa itu.
Baca Juga:Tim Forensik Ungkap Penyebab Kematian Anak Politikus PKS: Ada Dua Luka Tusuk Fatal
Kata Aziz, beberapa cara dilakukan seperti normalisasi kali, memperluas saluran irigasi dan lain sebagainya. Terkait permintaan membentuk tim khusus penanganan banjir, ia menilai hal tersebut merupakan hal baik.
Penanganan banjir tidak lepas dari stakeholder terkait lainya di Cilegon. Karenanya, Aziz meminta segera dilakukan pendataan siapa saja yang akan dibentuk dalam tim tersebut.
Dalam kesempatan itu, anggota DPRD Kota Cilegon, Qoidatul Sitta mengapresiasi masukan masyarakat terkait penanganan banjir di Kota Cilegon.
Menurutnya, penangan banjir bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Cilegon saja, melainkan tanggungjawab semua pihak.
"Kita harus duduk bersama semua pihak, Pemkot Cilegon, Pelaku Industri dan Perwakilan Masyarakat Cilegon, yang terpenting saat ini bukan untuk menyalahkan penyebab banjir, namun harus mencari solusi langkah konkret," kata politisi PKS itu.
Lebih lanjut, Sitta berharap penanganan Banjir di Kota Cilegon, ke depan dilakukan secara serius. Dengan demikian, diharapkan dapat mencegah maupun meminimalisir terjadinya banjir.
