Dengan kata lain, Demokrat mengkhawatirkan OPD yang menganggarkan dana untuk persiapan DOB bisa tersandung masalah hukum karena tidak memiliki payung hukum yang kuat dalam RPJMD.
Sikap tegas ini menempatkan bola panas di tangan Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk segera merevisi dan memasukkan agenda pemekaran secara gamblang dalam dokumen perencanaan lima tahun ke depan.
