SuaraBanten.id - Dalam tiga dekade terakhir sejak tahun 1993, Indonesia telah digolongkan sebagai negara dengan pendapatan menengah. Oleh karena itu, Indonesia perlu mempercepat pertumbuhan ekonominya agar dapat keluar dari jebakan pendapatan menengah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto mengatakan sejak tahun 2021, UMKM telah memberikan kontribusi sekitar 60% terhadap PDB Indonesia dan lebih dari 90% dalam penyerapan tenaga kerja.
Oleh karena itu, kita perlu meningkatkan kapasitas UMKM Indonesia agar mereka dapat bersaing di tingkat internasional, melakukan ekspor, dan tentunya menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi inklusif Indonesia.
CEO Grup BRI, Sunarso menyatakan bahwa pembiayaan untuk UMKM itu penting, dan itulah sebabnya BRI telah memberikan 82% dari dukungan finansialnya untuk UMKM.
Baca Juga:BRI Jamin Data Keamanan Nasabah Terjaga, Tak Ada Ransomware
Sementara itu, Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan Bappenas, Eka Candra Buana menuturkan, Bappenas saat ini sedang menyusun rencana pembangunan jangka menengah nasional 2025-2029 yang merupakan penerjemahan visi misi dari Presiden Prabowo Subianto.
“Sebelum itu kami sampaikan dulu beberapa tantangan yang sedang kita hadapi dalam beberapa hari ini bahwa pertama adalah terkait dengan pertumbuhan inklusif di Indonesia memang ini masih relatif tertinggal dibandingkan negara lainnya. Jadi kalau kita lihat di dalam inklusif indeks, ini masih tertinggal yaitu kita lebih dari 10 besar di sini, di samping itu kita juga ada ketimpangan pendapatan. Jadi kalau dibandingkan negara-negara lain kita nomor dua tertinggi,” paparnya.
Ia menjelaskan, produktivitas merupakan modal yang penting ketika ingin membangun suatu bangsa dan jika di bandingkan dengan negara-negara sekawasan, Indonesia memang agak tertinggal terlihat dari skor Visa yang masih relatif rendah, human capital index juga masih rendah, jika dibandingkan negara lain.
Menurutnya, penurunan penduduk kelas menengah hingga terjadi PHK, merupakan tantangan sendiri untuk perekonomian ke depan terlebih dengan adanya ketidakpastian perekonomian akibat situasi geopolitik dan juga geoekonomi dunia.
Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang cukup luas tetapi ada kesenjangan antar wilayah yang cukup tinggi di dalam pembangunan kita.
Baca Juga:Sistem Keamanan BRI Teruji: Transaksi Digital Tetap Lancar dan Aman
“Kalau kita lihat, pembangunan itu masih didominasi oleh bagian barat Indonesia, sementara timur relatif tertinggal,” terang Eka.
Ia menambahkan, saat ini yang menjadi salah satu konsen adalah bagaimana kita bisa tumbuh tinggi seiring dengan visi Indonesia emas 2045.
“Di dalam hal ini, kita hanya punya waktu sekitar 21 tahun, itu bukan tahun yang tidak panjang. Untuk itu kita harus bisa keluar dari middle income trap.Pertanyaannya bagaimana carany? Jadi caranya adalah pertama adalah memang ekonomi harus tumbuh paling tidak 6 sampai 7%. 7% itu kita bisa keluar sebelum 2040, 6% itu adalah kita akan keluar sekitar tahun 2041, nah ini yang yang menjadi apa syarat untuk kita maju,” imbuh Eka.
Saat memasuki era Indonesia Emas 2045, Eka menjelaskan bahwa pemerintah ingin pendapatan perkapita setara dengan negara maju yaitu sebesar 30.300 USD. Kemudian yang kedua terkait dengan bagaimana kita bisa menurunkan kemiskinan dan ketimpangan. Ketiga itu adalah bagaimana kita bisa meningkatkan human capital masyarakat Indonesia. Kemudian yang keempat bagaimana kita bisa pengaruh dan apa leadership kita di kawasan meningkat. Dan terakhir yang adalah bagaimana kita mengadress isu lingkungan.
“Kalau kita lihat, tadi saya sudah bicara mengenai longterm plan, sekarang kita masuk bagaimana kita menterjemahkan visi misi dari Asta Cita itu. Bapak Ibu sekalian rpjmn 2025-2029 menekankan pada pertumbuhan berkelanjutan, penurunan kemiskinan dan sumber daya manusia yang berkualitas. Dan ini akan dilaksanakan kepada seluruh wilayah dan dipantau secara berkala,” ucap Eka.
Hal tersebut didukung oleh Trisula Pembangunan yaitu adalah pertumbuhan tinggi berkelanjutan, penurunan kemiskinan, kemudian SDM berkualitas yang memiliki sasaran jangka menengahnya untuk dicapai dalam waktu kurun waktu 5 tahun ke depan.
“Nah ini adalah yang mungkin Bapak Ibu lihat bahwa tadi disebutkan ada pertumbuhan ekonomi 8%, pertanyaannya adalah patternnya seperti apa? trennya seperti apa? Nah inilah yang memang ingin kita capai, jadi kita melihat bahwa mau enggak mau, suka tidak suka kita harus pasang target tinggi,” ujar Eka.
“Vietnam bisa tumbuh 7,7%, India prediksinya 2024 7%. kalau ditanya masalah ketidakpastian Global, mereka pun akan mendapatkan hal yang sama, untuk itulah makanya di sini adalah optimisme menjadi penting. Akan tetapi yang perlu kita pikirkan tidak hanya masalah growth yang tinggi tetapi how to nya seperti apa,” tambahnya.
Ia juga menjelaskan ada beberapa strategi besar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi inklusif dimana strategi itu diantaranya meningkatkan produktivitas pertanian menuju swasembeda pangan, industrialisasi, kemudian ekonomi biru dan hijau, pariwisata dan ekonomi kreatif, perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi digital transformasi, kemudian investasi yang berorientasi ekspor dan investasi non APBN.
“Sementara terkait dengan belanja negara untuk produktivitas. Jadi ada beberapa program, seperti makan bergizi gratis, kemudian pembangunan 1 juta rumah itu menjadi penting di sini. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita bisa melakukan penyederhanaan aturan main. Di sini terkait dengan deregulasi perizinan, sinkronisasi kebijakan fiskal moneter menjadi penting,” terang Eka.
Berikutnya adalah strategi penurunan kemiskinan termasuk di dalamnya adalah bagaimana perlindungan sosial yang integratif adaptif dan inklusif. Kemudian perluasan akses dan inklusivitas pelayanan dasar, pemberdayaan ekonomi inklusif berkelanjutan dan berikutnya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan data terpadu.
Eka menilai peran sektor keuangan itu sangat penting melalui inklusi keuangan pada segmen prioritas.
“Jadi kalau kita lihat di sini adalah bagaimana kita melihat kebijakan pendalaman sektor keuangan, kemudian kita penguatan fungsi intermediasi dari sektor keuangan, kemudian kita masuk ke dalam penguatan basis sumber pendanaan, inklusi keuangan dan bagaimana kita menguatkan Inovasi dan pemanfaatan digital keuangan. Nah ini semua akan melihat bahwa bagaimana nanti UMKM itu dibentuk,” paparnya.
Eka mengatakan ada beberapa isu dan kendala UMKM diantaranya mengenai layanan finansial, produktivitas yang perlu ditingkatkan, kemudian terkait dengan naik kelasnya itu adalah bagaimana kemudian di sini adalah terkait dengan menembus pasar global.
“Jadi kalau kami sebenarnya di Bapennas menginginkan bahwa nanti kalau kita biarkan UMK itu langsung head to head dengan eh industri besar di internasional itu pasti akan susah bersaing, kenapa enggak kita coba buat ekosistem yang kuat kemudian baru kita head to head ke pasar internasional,” ujarnya.
Kemudian berikutnya terkait dengan keterbatasan pembiayaan UMKM yang tercermin dari rendahnya proporsi penyaluran kredit perbankan dimana porsinya itu masih sekitar 19,5% dan memang didominasi oleh sektor usaha utamanya pedagang besar dan eceran.
“Kalau kita lihat juga berdasarkan apa namanya sebaran per provinsi, ini memang masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Oleh karena itu ini menjadi PR bersama adalah bagaimana kita bisa mengoptimalkan di luar Jawa ini supaya pembangunan ini bisa merata. Tentu saja dalam hal ini sektor-sektor atau ekosistemnya harus kita bentuk bersama-sama untuk bisa berkembang,” imbuh Eka.
Ia menegaskan soal kebijakan dan strategi untuk pembangunan ekonomi inklusif, pertama adalah dengan melihat bahwa penguatan UMKM menjadi amanat di dalam undang-undang 59 RPJP (rencana pembangunan jangka panjang 2025-2045).
Di sini ada target yang cukup tinggi yaitu terkait dengan bagaimana jumlah usaha kecil dan menengah itu meningkat dari 1,32% menjadi 5% di tahun 2045.
Kemudian juga ada target terkait dengan rasio kewirausahaan yang meningkat dari 3% menjadi 8% dan How To-nya adalah pertama tentu saja akan meningkatkan kepastian tenaga kerja dan menciptakan wirausaha yang berorientasi kepada pertumbuhan yang inklusif.
Kemudian yang kedua adalah memperluas akses dan pengembangan inovasi pembiayaan usaha, kemudian percepatan digitalisasi, formalisasi bisnis seperti pemberian insentif dan perluasan akses pasar kemudian meningkatkan daya saing dan perlindungan UMKM dan berikutnya adalah memperluas jaringan pasar domestik dan global.
Upaya intervensi juga dilakukan melalui kebijakan fiskal untuk mendukung UMKM yaitu terkait dengan pajak penghasilan, subsidi bunga bantuan langsung tunai, realokasi PPN dan lain-lain. Selanjutnya terkait dengan pembiayaan ultra mikro itu menjadi salah satu alat intervensi kebijakan fiskal di dalam mendukung UMKM. Jadi di sini memang pembiayaan Ultra mikro itu yang sudah kita kenalkan tahun 2017 itu menjadi salah satu katalis untuk pembiayaan mikro untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Tidak hanya itu,terkait dengan UMKM itu juga diiringi dengan perkuatan daya beli masyarakat melalui program perlindungan sosial. Jadi dalam hal ini, program-program masyarakat miskin dan rentan itu akan diarahkan untuk menuju masyarakat kelas menengah. Dan beberapa pantuan sosial yang kita lakukan itu termasuk di dalamnya adalah tidak hanya bantuan sosial, tapi bagaimana memberdayakan masyarakat tersebut.
“Dengan demikian diharapkan akan menumbuhkan kelas menengah di dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Jadi di dalam hal ini strategi utamanya adalah perluasan akses, kemudian terkait dengan peningkatan iklim investasi dan berikutnya adalah bagaimana kita juga peningkatan kompetensi tenaga kerja dan peningkatan sistem logistik dan konektivitas. Ini menjadi penting di dalam penguatan peningkatan kelas menengah,” ungkap Eka.
Pengembangan ekonomi inklusif yang mencakup berbagai aktor pembangunan membutuhkan kolaborasi dan penguatan sinergi berbagai pihak.
“Jadi pertama adalah bagaimana kita menyelaraskan sasaran kebijakan pertumbuhan inklusif. Tadi di awal, Bu Menteri Keuangan sudah menyampaikan bahwa banyak program-program yang scattere di dalam kementerian-kementerian lembaga. Dan mungkin itulah yang harus kita coba untuk kita apa konsolidasikan. Sehingga targetnya jelas tidak satu ini punya program sendiri dan lain-lain,” imbuh Eka.
Menurutnya dengan kolaborasi teknologi data menjadi penting karena salah satu informasi data itu menjadi bahan untuk bisa mengevaluasi dan kita bisa merupan kebijakan secara tepat dan benar.
Kemudian formalisasi usaha termasuk memperkuat akses formal terhadap UMKM ini menjadi penting dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan menciptakan lapangan usaha .
“Bank BRI ini adalah contoh yang baik karena bank BRI ini adalah bank yang relatif cukup besar dan penyaluran kreditnya terhadap UMKM sudah cukup banyak. Kalau tadi saya lihat itu mencapai sekitar Rp1000 triliun. Ini adalah salah satu upaya yang nyata pengembangan UMKM,” ungkap Eka.
Disampaikannya bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani juga sudah menyampaikan adanya ketidakpastian perekonomian ke depan, kita melihat situasi geopolitik dan geoekonomi dunia , yang menjadikan salah satu tantangan bahwa bagaimana kita untuk tumbuh ke depan.
Kalau kita melihat Indonesia, Indonesia itu merupakan salah satu negara yang cukup luas tetapi kita melihat bahwa ada kesenjangan antar wilayah yang cukup tinggi di dalam pembangunan kita. Kalau kita lihat, pembangunan itu masih didominasi oleh bagian barat Indonesia, sementara timur relatif tertinggal.
Dengan demikian itu akan menjadi salah satu konsen kita adalah bagaimana kita bisa tumbuh tinggi. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar Indonesia emas 2045. Apa itu yang kita sebut Indonesia emas 2045? Indonesia emas itu tidak hanya 100 tahun Indonesia merdeka, tetapi adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan bonus demografi kita.
Di dalam hal ini, kita hanya punya waktu sekitar 21 tahun, itu bukan tahun yang tidak panjang. Untuk itu kita harus bisa keluar dari middle income trap.
Pertanyaannya bagaimana caranya? Jadi caranya adalah pertama adalah memang ekonomi harus tumbuh paling tidak 6 sampai 7%. 7% itu kita bisa keluar sebelum 2040, 6% itu adalah kita akan keluar sekitar tahun 2041, nah ini yang yang menjadi apa syarat untuk kita maju.
Adapun yang kita sebut goal kita, kemudian cita-cita kita, pertama 2045 kita ingin, pendapatan perkapita kita setara dengan negara maju yaitu sebesar 30.300 USD. Kemudian yang kedua terkait dengan bagaimana kita bisa menurunkan kemiskinan dan ketimpangan. Ketiga itu adah bagaimana kita bisa meningkatkan human capital masyarakat Indonesia. Kemudian yang keempat bagaimana kita bisa pengaruh dan apa leadership kita di kawasan meningkat. Dan terakhir yang tidak bisa kita lupakan adalah bagaimana kita mengadress isu lingkungan. Jadi ini semua ada apa target-target yang cukup ambisi yang ambisius yang ingin kita capai.
Kalau kita lihat, tadi saya sudah bicara mengenai longterm plan, sekarang kita masuk bagaimana kita menterjemahkan visi misi dari Asta Cita itu. Bapak Ibu sekalian rpjmn 2025-2029 menekankan pada pertumbuhan berkelanjutan, penurunan kemiskinan dan sumber daya manusia yang berkualitas. Dan ini akan dilaksanakan kepada seluruh wilayah dan dipantau secara berkala.
Jadi kami mengenal adanya Trisula pembangunan yaitu adalah pertumbuhan tinggi berkelanjutan, penurunan kemiskinan, kemudian SDM berkualitas. Bagaimana mendaratnya itu adalah ada bagaimana kita strategi pengembangan wilayah dan setelah itu tidak lupa bagi kita adalah bagaimana kita mengendalikan pembangunan.
Nah di situ ada beberapa sasaran jangka menengahnya yang ingin dicapai dalam waktu kurun waktu 5 tahun ke depan. Nah ini adalah yang mungkin Bapak Ibu lihat bahwa tadi disebutkan ada pertumbuhan ekonomi 8%, pertanyaannya adalah patternnya seperti apa? Trennya seperti apa? Nah inilah yang memang ingin kita capai, jadi kita melihat bahwa mau enggak mau, suka tidak suka kita harus pasang target tinggi.
Vietnam bisa tumbuh 7,7%, India prediksinya 2024 7%. kalau ditanya masalah ketidakpastian Global, mereka pun akan mendapatkan hal yang sama, untuk itulah makanya di sini adalah optimisme menjadi penting. Akan tetapi yang perlu kita pikirkan tidak hanya masalah growth yang tinggi tetapi how to nya seperti apa.
Beberapa strategi besar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi inklusif, kalau kita melihat bahwa untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi ada kita sebut 8 strategi plus satu langkah kebijakan, delapan strategi itu masuk ke bagaimana kita meningkatkan produktivitas pertanian menuju swasembeda pangan, industrialisasi, kemudian ekonomi biru dan hijau, pariwisata dan ekonomi kreatif, perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi digital transformasi, kemudian investasi yang berorientasi ekspor dan investasi non APBN.
Jadi seperti yg disampaikan Menteri Keuangan APBN kita terbatas, kita tahu bahwa belum apa-apa, di awal tahun udah ada pemotongan 300 triliun. Artinya kita tidak bisa hanya mengandalkan APBN, non-state budget itu diperlukan.
Kemudian berikutnya terkait dengan belanja negara untuk produktivitas. Jadi ada beberapa program, seperti makan bergizi gratis, kemudian pembangunan 1 juta rumah itu menjadi penting di sini. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita bisa melakukan penyederhanaan aturan main. Di sini terkait dengan deregulasi perizinan, sinkronisasi kebijakan fiskal moneter menjadi penting.
Yang berikutnya ada strategi penurunan kemiskinan termasuk di dalamnya adalah bagaimana perlindungan sosial yang integratif adaptif dan inklusif. Kemudian perluasan akses dan inklusivitas pelayanan dasar, pemberdayaan ekonomi inklusif berkelanjutan dan berikutnya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan data terpadu. Dan kemudian kalau kita lihat untuk peningkatan SDM yang berkualitas itu adalah peningkatan prasaran dasar, dan berikutnya adalah yang terkait dengan bagaimana modal manusia itu dilakukan. Jadi ini adalah gambarannya.
Kemudian Bapak Ibu sekalian kalau kita masuk ke dalam highlight mengenai UMKM. Jdi kalau kita lihat di dalam hal ini adalah peran sektor keuangan itu sangat penting melalui inklusi keuangan pada segmen prioritas. Kadi kalau kita lihat di sini adalah bagaimana kita melihat kebijakan pendalaman sektor keuangan, kemudian kita penguatan fungsi intermediasi dari sektor keuangan, kemudian kita masuk ke dalam penguatan basis sumber pendanaan, inklusi keuangan dan bagaimana kita menguatkan Inovasi dan pemanfaatan digital keuangan. Nah ini semua akan melihat bahwa bagaimana nanti UMKM itu dibentuk.
Jadi di situ masuk adalah garis besarnya adalah ini adalah peran yang penting untuk di dalam bagaimana kita men-support target-target pembangunan yang sudah kita tetapkan.
Sedikit gambaran bahwa ada beberapa memang isu dan kendala UMKM. Jadi memang kalau kita lihat adalah mengenai iklim usaha yang baik, itu masih perlu ditingkatkan. Kemudian terkait dengan informal, jadi sektor informal masih banyak di UMKM ini.
Kemudian mengenai layanan finansial, produktivitas perlu ditingkatkan, kemudian terkait dengan naik kelasnya itu adalah bagaimana kemudian di sini adalah terkait dengan menembus pasar global. Jadi kalau kami sebenarnya di Bapenas menginginkan bahwa nanti kalau kita biarkan UMK itu langsung head to head dengan eh industri besar di internasional itu pasti akan susah bersaing, kenapa enggak kita coba buat ekosistem yang kuat kemudian baru kita head to head ke pasar internasional.
Kemudian berikutnya terkait dengan keterbatasan pembiayaan UMKM, memang ini tercermin dari rendahnya proporsi penyaluran kredit perbankan. Kalau kita lihat di sini, porsinya itu masih sekitar 19,5% dan ini memang didominasi oleh sektor usaha utamanya pedagang besar dan eceran Nah ini mungkin yang menjadi PR bersama untuk apa namanya kita bisa tumbuh maju.
Nah selanjutnya kalau kita lihat juga berdasarkan apa namanya sebaran per provinsi, ini memang masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Oleh karena itu ini menjadi PR bersama adalah bagaimana kita bisa mengoptimalkan di luar Jawa ini supaya pembangunan ini bisa merata. Tentu saja dalam hal ini sektor-sektor atau ekosistemnya harus kita bentuk bersama-sama untuk bisa berkembang.
Nah Bapak Ibu sekalian, kalau kita belajar dari suatu negara lain memang dalam hal ini ee pembiayaan UMKM ini contohnya seperti Korea Selatan kemudian Jepang itu sangat tinggi.
Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa bisa bersaing dengan mereka?
Kalau beberapa kita lihat, ketika kita menyusun rencana pembangunan jangka panjang itu memang kita belajar dengan kasus Korea. 1960 Korea itu posisinya sama dengan Indonesia, tapi pertanyaannya kenapa mereka GNI per kapitanya sekarang sudah menjadi negara maju?
Nah salah satunya memang ini adalah peran UMKM dan di sini ada masuk r&d. Kalau bapak ibu lihat sekarang, apa contoh masalah handphone hanya ada dua sekarang padahal 10 tahun yang lalu mungkin kita tidak mengenal adanya Samsung dan sebagainya. Tapi kenapa mereka bisa maju seperti sekarang? Itu yang menjadi PR bersama di kami melihat adalah di sini adalah peran UMKM dan satu lagi rnd. Oleh karena itu rnd sudah masuk kita masukkan menjadi high prioritas dan game changer untuk pembangunan eh jangka.
Bapak Ibu sekalian kalau kita lihat kemudian masuk ke dalam bagaimana arah kebijakan dan strateginya untuk pembangunan ekonomi inklusif. Jadi pertama kami melihat bahwa penguatan UMKM menjadi amanat di dalam undang-undang 59 RPJP (rencana pembangunan jangka panjang 2025-2045). Di sini ada target yang cukup tinggi yaitu terkait dengan bagaimana jumlah usaha kecil dan menengah itu meningkat dari 1,32% menjadi 5% di tahun 2045.
Kemudian di sini juga ada target terkait dengan rasio kewirausahaan yang meningkat dari 3% menjadi 8% dan how to-nya adalah pertama tentu saja akan meningkatkan kepastian tenaga kerja dan menciptakan wirausaha yang berorientasi kepada pertumbuhan yang inklusif.
Kemudian yang kedua adalah memperluas akses dan pengembangan inovasi pembiayaan usaha, kemudian percepatan digitalisasi, formalisasi bisnis seperti pemberian insentif dan perluasan akses pasar kemudian meningkatkan daya saing dan perlindungan UMKM dan berikutnya adalah memperluas jaringan pasar domestik dan global. Ini adalah beberapa strategi yang kita lakukan untuk pengembangan UMKM ke depan.
Upaya intervensi juga dilakukan melalui kebijakan fiskal untuk mendukung UMKM yaitu ya terkait dengan pajak penghasilan, subsidi bunga bantuan langsung tunai, realokasi PPN dan lain-lain. Selanjutnya terkait dengan pembiayaan ultra mikro itu menjadi salah satu alat intervensi kebijakan fiskal di dalam mendukung UMKM. Jadi di sini memang pembiayaan Ultra mikro itu yang sudah kita kenalkan tahun 2017 itu menjadi salah satu katalis untuk pembiayaan mikro untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Tidak hanya itu,terkait dengan UMKM itu juga diiringi dengan perkuatan daya beli masyarakat melalui program perlindungan sosial. Jadi dalam hal ini, program-program masyarakat miskin dan rentan itu akan diarahkan untuk menuju masyarakat kelas menengah. Dan beberapa pantuan sosial yang kita lakukan itu termasuk di dalamnya adalah tidak hanya bantuan sosial, tapi bagaimana memberdayakan masyarakat tersebut.
Dengan demikian diharapkan akan menumbuhkan kelas menengah di dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Jadi di dalam hal ini strategi utamanya adalah perluasan akses, kemudian terkait dengan peningkatan iklim investasi dan berikutnya adalah bagaimana kita juga peningkatan kompetensi tenaga kerja dan peningkatan sistem logistik dan konektivitas. Ini menjadi penting di dalam penguatan peningkatan kelas menengah.
Sebagai penutup, pengembangan ekonomi inklusif yang mencakup berbagai aktor pembangunan itu membutuhkan kolaborasi dan penguatan sinergi berbagai pihak.
“Jadi pertama adalah bagaimana kita menyelaraskan sasaran kebijakan pertumbuhan inklusif. Tadi di awal, Bu Menteri Keuangan sudah menyampaikan bahwa banyak program-program yang tersebar di dalam kementerian-kementerian lembaga. Dan mungkin itulah yang harus kita coba untuk kita apa konsolidasikan. Sehingga targetnya jelas tidak satu ini punya program sendiri dan lain-lain.
Terkait dengan kolaborasi teknologi data, ini menjadi penting karena salah satu informasi data itu menjadi bahan kita untuk bisa mengevaluasi dan kita bisa merupan kebijakan secara tepat dan benar.
Kemudian formalisasi usaha termasuk memperkuat akses formal terhadap UMKM ini menjadi penting dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan menciptakan lapangan usaha,” kata Eka.
“Bank BRI ini adalah contoh yang baik, karena BRI ini adalah bank yang relatif cukup besar dan penyaluran kreditnya terhadap UMKM sudah cukup banyak. Kalau tadi saya lihat itu mencapai sekitar Rp1.000 triliun. Ini adalah salah satu upaya yang nyata pengembangan UMKM,” tutupnya.
