SuaraBanten.id - Keterbukaan informasi di Kota Cilegon, Banten berada dalam urutan paling buncit dibanding kota kabupaten lain. Hal tersebut diungkapkan Wali Kota Cilegon, Helldy Agustian saat sosialisasi keterbukaan informasi publik di Aula Dinas Kominfo Kota Cilegon, Rabu (15/2/2023) kemarin.
Diketahui, pada 2022 keterbukaan informasi publik Kota Cilegon menduduki posisi buncit di Provinsi Banten dengan nilai 60,34 dan kualifikasi cukup informatif. Agenda tersebut turut dihadiri pejabat dari perwakilan semua dinas di Pemkot Cilegon.
"Dari sekian banyak program yang sudah saya lakukan, PR saya hanya satu ini yang belum berubah angkanya, yakni keterbukaan informasi publik," kata Helldy Agustian.
Orang nomor satu di Kota Cilegon ini mendesak Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama para sekretaris dinas melek teknologi informasi.
Baca Juga:Rumor Helldy Agustian Gabung Gerindra Menguat, Petinggi Gerindra Cilegon Beri Isyarat Ini
"Informasi akan mandek kalau saudara tidak adaptif terhadap teknologi informasi," tegasnya.
Selaku ASN yang digaji dari uang rakyat, Helldy menyebut masyarakat berhat tahu peruntukan uang yang dikelola Pemkot Cilegon.
"Jadi sudah tidak zamannya lagi menyembunyikan informasi publik. Program kerja kita sudah banyak kita lakukan. Silahkan upload di website dan di media sosial," ujarnya.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, segala kegiatan yang bersumber dari anggaran negara, publik berhak tahu.
"Ini penting dan harus kita praktekkan supaya kinerja kita bisa kelihatan," ujar Helldy Agustian.
Baca Juga:Helldy Agustian Ucapkan HUT Gerindra ke-15, Sinyal Kuat Gabung Partai Prabowo Subianto?
Helldy bahkan meminta Dinas Kominfo memberikan sanksi dan penghargaan bagi OPD yang baik maupun yang buruk dalam keterbukaan informasi publiknya.
"Sekali lagi saya tidak mau lagi urutan buncit, angka ini tidak akan berubah kalau tidak kita pelototin," tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Didin S Maulana mengaku siap mendorong keterbukaan informasi publik Kota Cilegon agar lebih baik.
"Langkah awal kita sudah upload DPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran) ke website cilegon.go.id. Itu bukti keseriusan kami untuk keterbukaan informasi kepada masyarakat," kata Didin.
Didin meminta website dan medsos semua OPD di Pemkot Cilegon juga diminta untuk diaktifkan. Ia menyarankan semua kegiatan harus dimuat agar masyarakat mengetahuinya.
"Saya sering buka website OPD, tapi informasinya tidak update. Mulai sekarang harus diupload agar masyarakat menanggapi kegiatan di perangkat daerah sehingga mereka bisa terlibat," paparnya.
