SuaraBanten.id - Pengamat politik dari Lingkar Wajah Kemanusiaan (LAWAN Institute), Muhammad Mualimin engkat suara soal Effendi Simbolon dan Masinton Pasaribu yang menyoal kinerja pemerintah.
Kedua politisi PDIP itu menyoroti kinerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan terkait penanganan covid-19 di Indonesia.
Muhammad Mualimin sebut kritik dua kader PDIP sebenarnya adalah skema yang sudah disiapkan dengan rapih. Ia juga berpandangan PDIP tidak ingin panggung kritik dikuasai partai oposisi yakni Demokrat dan PKS.
![Politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon. [Suara.com/Ria Rizka]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2019/04/27/77840-politikus-pdi-perjuangan-effendi-simbolon.jpg)
“Politisi PDIP mulai kritik pemerintah untuk kamuflase, supaya kesannya tidak hanya Ketua DPR RI Puan Maharani yang mulai mengkritik,” ujar Mualimin.
Baca Juga:Novel Bamukmin Sebut Rezim Kesetanan, Pancasila dan Agama Kedok Komunisme Gaya Baru
Muhammad Mualimin memaparkan, jika hanya Ketua DPR RI Puan yang mengkritik maka hal itu akan terlihat janggal karena selama ini PDIP diam saja.
“Maka anggota DPR RI lain, harus menemani Puan melontarkan koreksi dan yang paling mungkin dari rekan se-partai,” tuturnya melansir Terkini.id-Jaringan Suara.com, Rabu (4/8/2021).
Menurut Mualimin, dugaan itu menguat lantaran Effendi Simbolon dan Masinton Pasaribu adalah anak buah dari Ketua Umum PDIP Megawati yang merupakan ibu Puan Maharani.
Tak hanya itu, menurut Mualimin, PDIP mulai menyoroti dan melontarkan kritik terhadap Presiden Jokowi lantaran mereka takut panggung kritik dikuasai partai oposisi yakni Demokrat dan PKS.
“Kenapa PDIP mulai mengkritik Jokowi? Karena, takut panggung kritik ditempati Partai Demokrat dan PKS yang oposisi,” ungkapnya.
Baca Juga:65 Napi Terpapar Covid-19, Lapas Kelas IIA Tangerang Lockdown
Sebelumnya, politisi PDIP Effendi Simbolon mengkritik Presiden Jokowi yang tidak mau menerapkan lockdown sejak awal pandemi covid-19.
Effendi mengatakan bahwa jika merujuk pada Undang-Undang (UU), maka Indonesia seharusnya masuk fase lockdown.
Akan tetapi, Effendi menyayangkan pemerintah malah memberlakukan kebijakan lain mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Kader PDIP ini pun menduga bahwa di awal pandemi, Pemerintahan Jokowi mungkin mempertimbangkan sisi ketersediaan dukungan dana dan juga masalah ekonomi.
