Asintel Kejati Banten Adhiyaksa Darma Yuliano mengatakan, alasan penahanan kedua tersangka karena dikhawatirkan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti serta diancam hukuman di atas 5 tahun penjara.
Sementara untuk pihak-pihak lain yang diduga bertanggung jawab atas rasuah dana hibah tersebut akan dipanggil dalam waktu dekat. “Tim penyidik akan melaporkan langkah selanjutnya,” ujar dia.
Klarifikasi Jubir Wahidin Halim
Tudingan Kuasa Hukum Mantan Kabiro Kesra Pemprov Banten langsung dibantah oleh Juru Bicara atau Jubir Wahidin Halim, Ujang Giri. Kata dia, Gubernur Banten memerintah sesuai dengan aturan yang berlaku, bukan dengan cara yang melanggar hukum.
Baca Juga:Gubernur Banten Disebut Dalam Kasus Korupsi Dana Hibah Pondok Pesantren
Ujang Giri membantah pernyataan kuasa hukum tersangka Irfan Santoso yang mengatakan kliennya merupakan korban, lantaran diperintah Gubernur untuk mencairkan dana Hibah Ponpes.
Pria yang akrab disapa Ugi ini memaparkan, bahwa yang dimaksud diperintah Gubernur itu bukan dengan cara-cara yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan.
"Perintah Gubernur bukan perintah untuk melakukan perbuatan melawan hukum, tapi perintah untuk mengimplementasikan program sesuai dengan peraturan yang berlaku," jelas Ugi.
Jubir mengatakan, jangan salah menafsirkan perintah tersebut, karena perintah gubernur secara fakta adalah berdasarkan aturan salah satunya berdasarkan peraturan Gubernur.
"Peraturan Gubernur tentang pedoman pemberian dana hibah dan bansos yang bersumber dari APBD Provinsi Banten merupakan pedoman pelaksanan yang harus diimplementasikan, itu yang diperintahkan gubernur soal program hibah, gubernur tidak memerintahkan diluar peraturan yang telah ditetapkan" tegasnya.
Baca Juga:Penutupan Tempat Wisata, Bupati Pandeglang Irna Beri Kompensasi Pedagang
Kontributor : Adi Mulyadi
