SuaraBanten.id - Wali Kota Serang, Syafrudin membongkar carut marut penanganan virus corona di Provinsi Banten. Menurut dia, banyak tumbang tinding pelaksaan teknis. Salah satunya, Pemprov Banten yang dipimpin Gubernur Wahidin Halim itu tidak berkoodinasi dengan kabupaten dan kota.
Pemerintah Kota (Pemkot) Serang menilai pola penanganan Covid-19 oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten masih tumpang tindih dengan kabupaten/kota. Hal itu terlihat dalam kegiatan penyemprotan disinfektan dalam pencegahan penyakit asal Wuhan, China tersebut.
“Sebenarnya saya memandang bahwa anggaran yang disiapkan Pemprov Banten untuk Covid 19 itu sebenarnya secara teknis ada di kabupaten/kota. Jadi saya kira baiknya provinsi memberikan bantuan ke kota untuk penagananan Covid di wilayahnya masing-masing. Jadi jangan sampai bentrok yah, provinsi nyemprot, kota juga penyemprotan. Jadi itu yang tidak saya inginkan,” kata Wali Kota Serang, Syafrudin di Aula Kediaman Waikota Serang, di Cipocok Jaya, Minggu (12/4/2020) kemarin.
Ia menjelaskan kalau ada anggaran untuk disinfektan atau masker atau lainnya diserahkan ke kota. Artinya kota yang melaksanakan secara teknis. Sedangkan Pemprov Banten, kata dia, cukup menyiapkan rumah sakit saja untuk penanganan Covid 19.
Baca Juga:Menyayat Hati, Kisah Tukang Ojek Gadaikan TV demi Makan Keluarganya
“Kalau masalah penanganan kesehatan masyarakat, serahkan ke kabupaten kota masing-masing. Kemudian kaitanya dengan Banprov Kota Serang itu hanya Rp 45 miliar, saya kira tidak harus untuk penanganan Covid, karena penanganan Covid untuk kabupaten/kota sudah ada, Pemerintah Kota Serang sudah punya. Jadi tidak harus dialihkan ke sana, itu kami mengajukan banprov itu untuk infrastruktur, kami kira begitu penangangan Covid itu anggarannya sudah ada,” ucapnya.
Sejauh ini, menurutnya sejak upaya preventif penanganan penyebaran Covid-19, sejauh ini Pemprov Banten belum ada koordinasi ke Pemkot Serang.
“Sebagai contoh di Terminal Pakupatan Kota Serang, provinsi nyemprot, kita juga sudah nyemprot. Artinya kalau provinsi mau melakukan penyemprotan harus ada koordinasi dulu dengan Pemerintah Kota Serang, nanya titik mana yang belum disemprot, jadi secara teknis Pemkot yang ngelaksanakan penyemprotan. Lebih baik ngasih bantuan uangnya saja ke Kota, nanti Kota yang melaksanakan teknis sampai tingkat RT dan masyarakat bawah,” ujarnya.
“Selama Covid-19 mewabah di Banten kami belum pernah koordinasi dengan Gubernur, karena memang akses langsung itu saya belum dikasih. Nomor WhatsApp baru kemarin juga karena ada pertanyaan soal kuburan khusus Covid-19 yang ada di Bukit Sayar. Itu saya juga belum tahu, itu WA ajudan atau siapa,” ungkapnya.
Ia mengatakan sejauh ini tidak ada koordinasi yang menjadi tanggung jawab Pemkot Serang dan tanggung jawab Pemprov Banten. Saat rapat terakhir bersama dan menanyakan perkembangan masalah Covid-19 yang ada di kabupaten/kota, kata dia, saat itu rapat forkopimda Provinsi Banten saat itu tidak ada koordinasi sama sekali.
Baca Juga:Ini Cara Memilih Tabir Surya Sesuai Jenis Kulit
“Sementara soal Banprov nanti kami akan buat surat, kami berkeberatan dengan banprov itu dialihkan untuk penanganan Covid-19. Banprov untuk penanganan infastruktur tapi belum berjalan, karena uangnya juga belum dikirim. Anggaran Kota untuk Covid-19 di Pemkot Serang ada Rp 20 miliar dan masih ada lagi untuk persiapan lagi apabila diperlukan. Jadi bisa bertambah,” ujarnya.
