Namun, kata Airin, rute tersebut masih bisa berubah seiring dari hasil studi kelaikan (feasibility study) yang akan dilakukan.
“Itu kan masih pra-FS nanti akan dilanjutkan dengan FS dan dilihat apa yang dibutuhkan dan terbaik seperti apa nanti akan berkembangannya. Termasuk, pembebasan lahan akan didiskusikan sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah,” katanya.
Dalam kesempatan sama, Untuk lebih mendorong percepatan pembangunan transportasi Jabodetabek, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengajak swasta dalam skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
“Kita sekarang ini berinisiatif membuat KPBU yang melibatkan swasta untuk mengembangkan transportasi,” katanya.
Baca Juga:Fashion Show di MRT Tuai Kritik, Gofar Hilman Minta Maaf
Salah satu yang bisa dikerjasamakan dengan swasta adalah proyek MRT Jakarta Tahap II yang targetkan selesai pada 2023.
“Makanya kita lagi atur rencana itu lebih konkret agar investor bisa tertarik. Karena dana itu bisa diperoleh bila ada ‘cross subsidi’ (subsidi silang). Katakanlah TOD (kawasan berorientasi transit) yang besar harus memberikan subsidi kepada pengembangan prasarananya,” katanya.
Budi menyebutkan kebutuhan biaya untuk jalur MRT Timur-Barat, yakni sekitar Rp 20 triliun. (Antara)
