SuaraBanten.id - Wacana penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah mengejutkan bagi Majid salah seorang honorer di salah satu instansi di Pemkab Pandeglang. Ia bisa tak membayangkan jika wacana tersebut benar-benar terjadi.
Ayah dua anak ini merasa terpukul dengan kebijakan tersebut. Padahal, ia berharap setelah lima belas tahun menjadi honorer bisa diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk perbaikan ekonomi keluarganya.
"Yang jelas kita sangat terpukul dengan kebijakan ini," keluh Majid saat ditemui suara.com, Rabu (23/1/2020).
Pendapatan Majid menjadi tenaga honorer masih jauh dari kata layak dan sulit untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Makanya, ia harus berputar otak untuk mencari sampingan supaya dapurnya tetap ngebul. Selepas pulang kerja, ia memanfaatkan waktunya untuk menjadi tukang ojek pangkalan.
Baca Juga:Nasibnya di Ujung Tanduk, Tenaga Honorer di Pemkab Pandeglang Resah
"Mengojek, pak. Kalau ada waktu luang nyari sampingan, suka mangkal di dekat Budi Jaya guna memenuhi kebutuhan dapur,"ujarnya.
Diakuinya, pendapatan dalam sebulan menjadi tenaga honorer tak sebanding dengan pengeluaran, dimana ia harus memiliki pendapatan Rp 3 juta lebih untuk memenuhi kebutuhan dapur dan jajan kedua anaknya. Diperparah lagi, ia juga mengeluhkan kenaikan premi pembayaran BPJS.
"Jajan buat dua anak saya harus ada Rp 20 ribu tiap hari, ada juga harus bayar BPJS. BPJS ya ada kenaikan lagi, jadi tidak sepadan dengan pemasukan dan pengeluaran, lebih besar pengeluaran. Kebutuhan setiap bulan lebih dari Rp 3 juta belum lagi kebutuhan dapur," katanya.
Adanya wacana tersebut, Majid membandingkan saat era pemerintahan Presiden Jokowi dan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Saat itu banyak tenaga honorer yang diangkat menjadi PNS.
"Lebih baik yang tua diangkat dulu yang tua-tua kayak zaman Pak SBY, berapa ribu honorer yang diangkat zaman Pak SBY, baik dari GBS maupun dari TKK. Jangan dihapus (yang sudah lama) itu diangkat dulu, kalau dihapus kami sangat terpukul dan memberatkan,"katanya.
Baca Juga:Eti Maryati, Puluhan Tahun Jadi Guru Honorer Wafat saat Mengajar di Kelas
Majid tak bisa membayangkan jika tenaga honorer jadi dihapus terkait beban kerja yang dimiliki para PNS. Sebab selama ini, banyak dari honorer yang membantu pekerjaan PNS di masing-masing instansi. Dengan demikian, ia berharap pemerintah harusnya memprioritaskan tenaga honorer yang sudah puluhan tahun bekerja.
"Saya berharap kepada pemerintah daerah maupun pusat janganlah memberhentikan honorer, karena pekerjaan di di daerah maupun di pusat bisa saja terbengkalai semua, kalau gak dibantu kami-kami gak bakalan sukses," tuturnya.
Kontributor : Saepulloh
