- Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan anggaran belanja jasa tenaga ahli sebesar Rp55,47 miliar dalam APBD tahun 2026.
- Kepala BPKAD Provinsi Banten, Mahdani, sedang melakukan verifikasi mendalam terkait besaran anggaran yang dinilai cukup fantastis tersebut.
- Alokasi dana tersebut diperuntukkan bagi kebutuhan pendukung kebijakan yang belum tersedia pada struktur aparatur sipil negara setempat.
SuaraBanten.id - Lonjakan alokasi anggaran belanja jasa tenaga ahli di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 memicu sorotan publik. Pasalnya, nilai pagu yang dialokasikan terbilang sangat fantastis, yakni mencapai Rp55,47 miliar.
Kabar ini bahkan membuat jajaran internal Pemprov Banten sendiri terkejut. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Mahdani, tampak tak mampu menutupi rasa terkejutnya saat dikonfirmasi awak media terkait besaran angka belanja jasa profesional tersebut.
"Ini saya lagi cek dulu. Misinya kok sampai Rp52 miliar? Nanti saya cek dulu, lagi dicek anak-anak," ucap Mahdani dengan nada terkejut saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (21/7/2026).
Menurutnya, perlu dilakukan verifikasi lebih lanjut untuk memastikan seluruh nilai yang tercantum merupakan anggaran belanja tenaga ahli, termasuk melakukan penelusuran terhadap angka tersebut.
"Iya makanya kok Rp52 miliar, kayaknya enggak mungkin. Nanti saya cek dulu, lagi dicek," ujarnya.
Meski begitu, diakui Mahdani, pemerintah daerah tidak bisa melakukan pergeseran terhadap anggaran apabila kebutuhan belanja yang tercantum telah direncanakan sesuai kebutuhan perangkat daerah.
"Kalau memang benar butuh, ya enggak bisa kita lakukan pergeseran. Tapi sekarang lagi dicek dulu detailnya," kata Mahdani.
Diketahui, belanja jasa tenaga ahli digunakan untuk mendukung penyusunan kebijakan, kajian teknis, pendampingan program, konsultasi, penelitian hingga kebutuhan tenaga profesional yang tidak tersedia dalam struktur ASN.
Namun di sisi lain, hampir sebagian besar OPD di lingkungan Pemprov Banten telah memiliki aparatur yang menjalankan fungsi perencanaan, penelitian, pengawasan hingga penyusunan kebijakan.
Baca Juga: 60 Seconds to Tokyo Resmi Hadir di Banten, Aston Hadirkan Sensasi Kuliner Jepang Autentik
Kontributor : Yandi Sofyan
Berita Terkait
-
60 Seconds to Tokyo Resmi Hadir di Banten, Aston Hadirkan Sensasi Kuliner Jepang Autentik
-
Lebak Darurat Air Bersih, Kemarau Panjang Landa 90 Desa di 23 Kecamatan
-
Lima Tahun Diabaikan Pemerintah, Warga Mekarsari Lebak Banten Patungan Perbaiki Jembatan Rusak
-
Cuaca Ekstrem Mengancam, Ini Strategi Baru DLH Kota Tangerang Amankan TPA Rawa Kucing
-
Serbuan Wartawan Bikin Anak Walikota Serang Malu dan Sembunyi Saat Diantar Sekolah
Terpopuler
- Kajian UGM: Durasi Pidato Prabowo Naik Tiga Kali Lipat, Ucapan Tidak Pantas Tercatat 311 Kali
- 3 Sepatu Puma Tanpa Tali yang Nyaman Buat Jalan, Bergaya hingga Lari
- Urutan Skincare Pagi Viva untuk Anti-Aging Usia 40 Tahun ke Atas, Rawat Kulit Awet Muda
- 5 HP OPPO Terbaru di Indonesia, dari Midrange Tangguh hingga Flagship Superior
- Buntut Panjang RI Pangkas Ekspor Gas, Bahlil Kini Ketakutan Impor Pertalite Distop Singapura
Pilihan
-
Salib Merah Besar ala Film 'Pesta Babi' Hiasi Demo Mahasiswa di Dukuh Atas, Ini Maknanya
-
Tertahan di Gedung UOB, Ketegangan Pecah Saat Mahasiswa Ngotot Tembus Bundaran HI
-
Lepas Jaket Almamater, Mahasiswa Melebur dalam Aksi di Bundaran HI
-
RM Soeharjo Djajengasmoro: Tokoh Penting Pemuda yang Didepak dari Kampus Sendiri karena Ijazah
-
'Partai Mahasiswa' Serbia Guncang Eropa! Kalahkan Rezim Lewat Pemilu
Terkini
-
Pimpin PUTRI Banten, Nana Sunjana Target Pariwisata Dongkrak Ekonomi Masyarakat
-
Tak Nyangka Diberi Rumah dan Mobil, Atlet Difabel Handayani: Ini Motivasi Buat Terus Berprestasi
-
Dari Serang, Jakarta hingga Sukabumi: Kronologi Polresta Serang Kota Gagalkan Peredaran 8,8 Kg Sabu
-
1.100 Korban PHK PT PWI 6 Rangkasbitung Diprioritaskan Masuk Perusahaan Baru
-
Operasi Patuh Maung 2026 di Banten, Ini Daftar Titik yang Perlu Diwaspadai Pengendara