- Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan anggaran belanja jasa tenaga ahli sebesar Rp55,47 miliar dalam APBD tahun 2026.
- Kepala BPKAD Provinsi Banten, Mahdani, sedang melakukan verifikasi mendalam terkait besaran anggaran yang dinilai cukup fantastis tersebut.
- Alokasi dana tersebut diperuntukkan bagi kebutuhan pendukung kebijakan yang belum tersedia pada struktur aparatur sipil negara setempat.
SuaraBanten.id - Lonjakan alokasi anggaran belanja jasa tenaga ahli di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 memicu sorotan publik. Pasalnya, nilai pagu yang dialokasikan terbilang sangat fantastis, yakni mencapai Rp55,47 miliar.
Kabar ini bahkan membuat jajaran internal Pemprov Banten sendiri terkejut. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Mahdani, tampak tak mampu menutupi rasa terkejutnya saat dikonfirmasi awak media terkait besaran angka belanja jasa profesional tersebut.
"Ini saya lagi cek dulu. Misinya kok sampai Rp52 miliar? Nanti saya cek dulu, lagi dicek anak-anak," ucap Mahdani dengan nada terkejut saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (21/7/2026).
Menurutnya, perlu dilakukan verifikasi lebih lanjut untuk memastikan seluruh nilai yang tercantum merupakan anggaran belanja tenaga ahli, termasuk melakukan penelusuran terhadap angka tersebut.
"Iya makanya kok Rp52 miliar, kayaknya enggak mungkin. Nanti saya cek dulu, lagi dicek," ujarnya.
Meski begitu, diakui Mahdani, pemerintah daerah tidak bisa melakukan pergeseran terhadap anggaran apabila kebutuhan belanja yang tercantum telah direncanakan sesuai kebutuhan perangkat daerah.
"Kalau memang benar butuh, ya enggak bisa kita lakukan pergeseran. Tapi sekarang lagi dicek dulu detailnya," kata Mahdani.
Diketahui, belanja jasa tenaga ahli digunakan untuk mendukung penyusunan kebijakan, kajian teknis, pendampingan program, konsultasi, penelitian hingga kebutuhan tenaga profesional yang tidak tersedia dalam struktur ASN.
Namun di sisi lain, hampir sebagian besar OPD di lingkungan Pemprov Banten telah memiliki aparatur yang menjalankan fungsi perencanaan, penelitian, pengawasan hingga penyusunan kebijakan.
Baca Juga: 60 Seconds to Tokyo Resmi Hadir di Banten, Aston Hadirkan Sensasi Kuliner Jepang Autentik
Kontributor : Yandi Sofyan
Berita Terkait
-
60 Seconds to Tokyo Resmi Hadir di Banten, Aston Hadirkan Sensasi Kuliner Jepang Autentik
-
Lebak Darurat Air Bersih, Kemarau Panjang Landa 90 Desa di 23 Kecamatan
-
Lima Tahun Diabaikan Pemerintah, Warga Mekarsari Lebak Banten Patungan Perbaiki Jembatan Rusak
-
Cuaca Ekstrem Mengancam, Ini Strategi Baru DLH Kota Tangerang Amankan TPA Rawa Kucing
-
Serbuan Wartawan Bikin Anak Walikota Serang Malu dan Sembunyi Saat Diantar Sekolah
Terpopuler
- Masuk Red Notice Interpol, Erick Soedjasa Ditangkap Bareskrim di Bandara Juanda
- Skandal Biksu Thailand Viral: Dana Kuil Rp46 M Raib, Emas 16 Kg Disita hingga Rekaman Tak Senonoh
- Arti Weton Bumi Kapetak Menurut Primbon Jawa: Karakter Tangguh dan Tahan Banting Menuju Sukses
- Berapa Harga Oven Mini? Cek 9 Rekomendasi Merek Berkualitas dan Kisarannya
- 8 Cara Mudah Membersihkan Panci Gosong dan Berkerak agar Kembali Kinclong
Pilihan
-
Cucu Diduga Bunuh Nenek di Palembang, Pelarian Pelaku Hanya Bertahan 50 Menit
-
Pakar UNS Soroti Pemangkasan Anggaran Kebencanaan: Negara Kita Suka Kejadian Dulu Baru Dikaji!
-
Catat! Jadwal Resmi Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026: Lawan Malaysia di SUGBK
-
Rp11 Triliun Disiapkan untuk Isi Rekening Massal, Seorang Dapat Berapa?
-
Harusnya Bisa Kenyang dan Sehat, 230 Siswa di Pati Malah Keracunan Usai Santap MBG
Terkini
-
Kabut Jadi Kendala, Pencarian 5 Jurnalis-3 Kru Kapal Hilang di GAK Masih Nihil
-
5 Tahun Holding UMi, BRI Perkuat Akses Keuangan bagi 33,8 Juta Debitur
-
Pencarian 5 Jurnalis dan 3 Awak Kapal Masih Nihil akibat Cuaca Buruk di Lapangan
-
Titik Terang Hilangnya Jurnalis di Krakatau, Basarnas Temukan 4 Barang di Perairan Selat Sunda
-
Dampak El Nino Berlanjut Hingga 2027, Kekeringan Parah Ancam Seluruh Kecamatan di Tangsel