Pamflet Orang Hilang Bergambar Bupati Lebak Beredar, Aliansi Mahasiswa Ungkap Alasannya

SuaraBanten.id - Dinamika politik lokal di Kabupaten Lebak, Banten, semakin memanas dengan kemunculan pamflet bertuliskan 'Dicari Orang Hilang' yang bergambar Bupati Lebak, Moch Hasbi Asyidiki Jayabaya.

Pamflet ini mendadak beredar dan memicu sorotan publik yang luas, menjadi simbol kritik keras dari Aliansi Mahasiswa Lebak (AML).

Dalam selebaran satir itu tertulis nama Bule, usia satu tahun, jenis kelamin laki-laki, serta kalimat menusuk “Terakhir dilihat memakai kemeja batik/putih disebabkan oleh kekecewaan terhadap masyarakat dan mahasiswa dikarenakan menunggu dari jam 8.”

Pamflet tersebut muncul tak lama setelah AML menggelar demonstrasi di depan Kantor Bupati Lebak, Senin (2/3/2026), di mana mahasiswa mengaku kecewa karena Bupati tak menemui mereka secara langsung.

Ketua Kumala Perwakilan Rangkasbitung, Heru, menyebut, pamflet itu sebagai simbol kritik keras terhadap kepemimpinan Hasbi Jayabaya yang telah berjalan satu tahun.

"Pamflet itu bentuk ekspresi kekecewaan kami. Kami menilai Bupati minim kehadiran, kurang transparan dan lambat merespons persoalan masyarakat serta mahasiswa,” tegas Heru, dilansir dari Bantennews -jaringan Suara.com.

Ia menilai, selama satu tahun kepemimpinan Hasbi, pemerintah daerah belum menunjukkan langkah signifikan yang berpihak luas kepada rakyat.

“Selama satu tahun ini kami belum melihat gebrakan nyata yang benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Heru menegaskan, mahasiswa tidak menyerang secara personal. Mereka mengingatkan bahwa jabatan publik merupakan amanah yang menuntut tanggung jawab, keterbukaan, dan keberpihakan.

Baca Juga: Nasib THR PPPK Paruh Waktu di Banten Belum Jelas Jelang Lebaran 2026

“Kami datang membawa aspirasi. Seharusnya Bupati dan Wakil Bupati menerima dan mendengarkan langsung. Tapi saat aksi, Bupati tidak menemui kami. Wakil Bupati yang datang,” katanya.

Menurut Heru, kehadiran Wakil Bupati tidak menjawab substansi tuntutan mahasiswa. Ia menilai kewenangan penuh tetap berada di tangan Bupati.

“Kami butuh jawaban langsung dari Bupati sebagai pemegang kebijakan. Kalau hanya dimediasi Wakil Bupati, pembahasannya jadi bertele-tele. Kami minta sikap konkret,” tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Bupati Lebak terkait beredarnya pamflet satir tersebut. Namun satu hal jelas, kritik mahasiswa kini berubah menjadi simbol tajam yang menyentil langsung kursi kepemimpinan di Lebak.