Kasus Lahan RSUD Tigaraksa Dicurigai 'Mati Suri', Pegiat Anti Korupsi Minta Kejagung Turun Tangan

SuaraBanten.id - Gelombang tuntutan keadilan terkait dugaan kasus korupsi pengadaan lahan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, semakin memanas.

Ikatan Alumni Sekolah Anti Korupsi (IKA SAKTI) Tangerang, sebagai pegiat anti-korupsi, secara resmi melaporkan dugaan penyimpangan ini ke Kejaksaan Agung (Kejagung) di Jakarta pada Kamis, 25 September 2025.

Langkah tegas ini diambil IKA SAKTI sebagai manifestasi kekecewaan publik terhadap penanganan kasus di tingkat lokal, serta dugaan kuat adanya intervensi politik yang menghambat proses hukum.

Insiden ini tidak hanya mengancam potensi kerugian negara miliaran rupiah, tetapi juga mempertaruhkan integritas institusi penegak hukum di tengah desakan reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi.

Laporan ke Kejagung ini bukanlah aksi pertama IKA SAKTI. Sebelumnya, pada Jumat, 19 September 2025, mereka juga telah melaporkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tangerang ke Komisi Kejaksaan Republik Indonesia.

Laporan tersebut terkait dengan penanganan dugaan korupsi pengadaan lahan yang dinilai tidak transparan dan terkesan dihentikan secara sepihak, memicu pertanyaan besar tentang independensi penegakan hukum di daerah.

Situasi ini menempatkan Kejagung di bawah sorotan tajam untuk membuktikan komitmennya dalam memberantas korupsi tanpa pandang bulu, apalagi jika ada indikasi campur tangan kekuasaan.

Salah satu Alumni IKA SAKTI Tangerang, Doni Nuryana, menegaskan bahwa pelaporan kasus ini ke lembaga penegak hukum tertinggi adalah bentuk protes keras atas dugaan disfungsi penegakan hukum" di tingkat lokal.

“Kami menyampaikan laporan pengaduan kepada Kejaksaan Agung sebagai manifestasi kekecewaan publik atas dugaan disfungsi penegakan hukum dalam penanganan kasus korupsi RSUD Tigaraksa,” katanya, Kamis 25 September 2025.

Baca Juga: Detik-detik Mencekam! Siswa SD di Tangsel Nyaris Jatuh dari Lantai 3, Video Viral Bikin Histeris

Pernyataan ini mencerminkan kegelisahan masyarakat ketika proses hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya, apalagi dalam kasus yang menyangkut uang rakyat dan fasilitas publik.

Doni secara terang-terangan menuturkan adanya dugaan intervensi politik yang disebut-sebut menghambat kelancaran proses hukum kasus ini.

Intervensi semacam itu, jika terbukti, akan menjadi preseden buruk bagi iklim penegakan hukum dan demokrasi di Indonesia, di mana kekuasaan politik seharusnya tidak mencampuri ranah yudisial.

Maka dari itu, IKA SAKTI Tangerang mendesak Kejagung untuk segera mengambil alih kasus ini, melakukan supervisi, pemeriksaan mendalam, dan menjamin transparansi penuh dalam setiap tahapan penyelidikan.

“Kami menolak keras upaya-upaya sistematis yang berpotensi melumpuhkan penegakan hukum demi kepentingan segelintir elite,” tegas Doni.

Penolakan keras ini bukan hanya seruan, tetapi juga ultimatum kepada institusi penegak hukum untuk tidak tunduk pada tekanan politik atau kepentingan kelompok tertentu.